PANDUAN PENDIRIAN ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

 

Pedoman Pembentukan

LAZ/UPZ

……………………………………….

 

 

Garis Besar Scheme LAZ ……………

Versi 1.0 – 20 April 2005

Pointers

Keterangan Pointers

Rujukan / Refference

  1. Organisasi

  • Bernaung dibawah Yayasan….

  • Struktur belum difikirkan

  • Legalitas dan status LAZ

  • Scope LAZ

 

 

  • Tidak perlu akte notaris tersendiri

  • Kredibilitas lembaga

  • Amandemen AD/ART

  • Dedicated person

  • Sarana yang sudah ada

  • Penempatan LAZ pada struktur Yayasan

 

  • Pasal 7 ayat 38,39 dan penjelasan pasal 7 UUZ

  • Pasal 1 KepMen 581

  • Pasal 10 KepDirjen Bimas Islam

  • AD/ART Yayasan

  • Kebijakan Pengurus

  • Panduan dari PISTAZA
  1. Prosedur, Mekanisme, Aturan

  • Mekanisme pengurus LAZ

  • Mekanisme pemilihan pengurus LAZ

  • Syarat pengurus LAZ

  • Pengukuhan pengurus LAZ

  • Menejemen, prosedur kerja dan aturan LAZ …………

  • Sistim Laporan

  • Pegawai LAZ

  • IT Base

 

 

  • Dari, Oleh dan Untuk jama’ah

  • Kebijakan alokasi dana

  • Perhitungan Zakat

  • Sistim Pengambilan dan Distribusi dana

  • Perhitungan dan syarat pendistribusian dana

  • Laporan keuangan yang transparan dan alur laporan

  • Mekanisme Audit dan pertanggungjawaban

  • Sistim Penggajian

  • Sistim Rekrutmen Pegawai

  • Sistim Pengawasan

  • Pemilihan dan implementasi komputerisasi LAZ …………….

 

 

  • Pasal 21 – 24 KepMen 581

  • Pasal 10 KepDirjen ayat 2, 3

  • Pasal 11 KepDirjen ayat 1 – 4

  • Pasal 9 ayat 38, 39 UUZ

  • Pasal 20 ayat 38 dan penjelasan pasal 20 UUZ

  • Pasal 17 KepDirjen ayat 6

  • Pasal 31 KepMen 581

  1. Program LAZ ……………

  • Pembuatan Database yang komprehensif

  • Crash Program dan persiapan lembaga

  • Program kerja berjangka

 

  • Database Muzaki

  • Database Potensial Muzaki

  • Database Dhuafa

  • Database Potensial Dhuafa

  • Pemetaan Kemiskinan dan Potensi Kemiskinan

  • Program Konsumen – santunan, beasiswa, kesehatan dan pangan

  • Program Produksi Berdikari – pinjaman modal usaha

  • Program Usaha – membuat lapangan kerja

  • Program Pendidikan tenaga kerja dan Magang

 

  • Data-data dari LIPI, BPS, kecamatan/kelurahan

  • Data dari sumber lain, LSM/NGO, Website

  • Model program RZI/DD/BMH

  • Model program Grameen – Al-Iktiar Malaysia

  • Kerjasama dengan LSM/NGO dan bantuan luar negri

 

 

 

Rencana dan Alur Kerja LAZ …………….(Bulan………. s/d………… 200…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Visi

Menjadikan LAZ …………………. sebagai pengemban amanah dalam pemberdayaan umat melalui dana ZIS.

 

  1. Misi

Dari, untuk dan oleh umat/jama’ah.

 

  1. Lingkup wilayah operasional

LAZ …………………. mempunyai lingkup kerja di………………….. (lihat Lampiran E-F)

 

  1. Kedudukan dan Sifat Lembaga

LAZ …………………. dibentuk oleh Yayasan Masjid …………………., yang berkedudukan di ………….., merupakan satu lembaga yang bersifat independen, netral, tidak berpolitik dan non-diskriminatif. (lihat Lampiran A)

 

  1. Independen, bahwa LAZ …………………. bebas mengatur intern organisasinya dan membuat kebijakannya sendiri. Dengan demikian lembaga ini dapat memberikan pertanggung jawabannya kepada umat/jama’ah.

 

  1. Netral, bahwa LAZ …………………. tidak berafiliasi terhadap kelompok manapun.

 

  1. Tidak berpolitik, bahwa LAZ …………………. tidak ikut dalam berbagai kegiatan politik praktis.

 

  1. Non-Diskriminatif, bahwa LAZ …………………. tidak membedakan ras, suku, golongan dan gender.

 

  1. Legalitas dan Struktur Organisasi

Sebagai satu lembaga yang bernaung dibawah Yayasan Masjid …………………. yang berakte notaris no. xxxxxx/xxxx/xxxx , telah tercatat sebagai lembaga resmi dan sah. (lihat Lampiran A)

 

Struktur LAZ ………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Pendanaan

  1. Dalam melaksanakan aktivitasnya, LAZ mendapatkan beberapa sumber dana dari ;

  • Amanah Jama’ah, merupakan uang jama’ah dari sumber zakat tahun-tahun lalu yang belum sempat didistribusikan oleh ………….

  • Zakat/Infaq/Shadaqah/Wakaf dari umat/jama’ah.

  • Dana-dana lain yang diperuntukkan bagi kemaslahatan umat/jama’ah yang bersifat tidak mengikat.

 

2. Alokasi Dana – reff. At-Taubah 60 (lihat Lampiran D)

Scheme

Asnaf

Prosentasi Matematis

Realisasi konversi pada masa sekarang

1. Fakir

1/8 (12,5 %)

Dhuafa

2. Miskin

1/8 (12,5 %)

Dhuafa

3. Amil

1/8 (12,5 %)

Pekerja LAZ

4. Mu’allaf

1/8 (12,5 %)

Dalam kategori yang Dhuafa

5. Budak

1/8 (12,5 %)

Dhuafa

6. Gharim

1/8 (12,5 %)

Dalam kategori yang Dhuafa

7. Sabilillah

1/8 (12,5 %)

Pengembangan/pembangunan dalam rangka syiar Islam

8. Musafir

1/8 (12,5 %)

Dalam kategori Dhuafa

 

Kesimpulan pilahan diatas adalah ;

  1. 50% adalah peruntukkan bagi Dhuafa atau lembaga/pesantren (pengelola/ penyantun dhuafa) yang lembaga/pesantren tersebut memang tergolong miskin.

  2. 25% adalah peruntukan sebagai cadangan penyaluran tahun depan

  3. 12,5 % adalah peruntukkan bagi para pengelola Zakat (LAZ).

  4. 12,5 % adalah diperuntukkan bagi pengembangan dan pembangunan demi kepentingan syiar Islam, dapat berbentuk Lembaga, Yayasan, Panti Asuhan, Badan, Dewan, Pemuda/Remaja Masjid/Islam.

  5. Sifat penggunaan dana tersebut disesuaikan dengan program LAZ dan kondisi umat/jama’ah pada wilayah lingkup LAZ …………………..

  1. Project Plan

Dalam memulai melakukan perencanaan program kerja dan kegiatan, LAZ …………………. membagi dalam beberapa tahapan :

 

  1. Tahap Persiapan Lembaga. (target Agustus 2005)

Pada tahap ini, LAZ …………………. melakukan berbagai persiapan intern sebagai fondasi operasional lembaga, antara lain :

  1. Membuat mekanisme dan syarat-syarat kepengurusan LAZ …………………., termasuk didalamnya cara pemilihan, kriteria dan masa kerja pengurus serta sistim rekrutmen pengurus/pegawai LAZ ………………….. (lihat Lampiran B-C)

  2. Membuat mekanisme dan prosedur kerja pengurus, job description dan lingkup kerja, sistim penggajian dan aturan-aturan kerja lainnya.

  3. Membuat sistim pelaporan yang transparan, sistim pengawasan, mekanisme audit, model pembukuan (accounting system) dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan.

  4. Membuat perhitungan-perhitungan alokasi dana ZIS (lihat tabel alokasi dana) serta peruntukkannya dengan lebih spesifik dan terarah. (lihat Lampiran D)

  5. Mengusulkan dan meminta kepada ………………., berbagai hal mengenai sarana dan prasarana lembaga.

  6. Membicarakan dan berkonsultasi dengan ………………. mengenai hal-hal tersebut diatas (poin 1a – 1c).

 

  1. Tahap Program Kerja Jangka Pendek I. (target Maret 2006)

  1. Membuat perhitungan modal kerja yang berkaitan dengan poin 1. diatas (investment).

  2. Membuat basis data (database) dan pemetaan yang komprehensif tentang muzaqi dan mustahiq.

  3. Membuat program kegiatan singkat (crash-program) mengenai penanggulangan masa krisis ekonomi negara yang berkait langsung terhadap kondisi umat/jama’ah.

  4. Menggantikan peran panitia zakat …………………., dalam menerima dan menyalurkan dana zakat – mulai Ramadhan 2001).

  5. Mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan operasional kerja.

 

  1. Tahap Program Kerja Jangka Menengah I. (target Juni 2006)

Dalam tahap ini, diharapkan LAZ …………………. sudah dapat menuangkan hasil studinya berdasarkan basis data (database) diatas mengenai berbagai hal yang mencakup segala potensi dari masing-masing segmen (baik dari sisi Muzaqi maupun Mustahiq). Hal ini akan sangat berperan dalam melakukan kerja dan kegiatan yang dinilai strategis berkait dengan pengentasan dan pemberdayaan ekonomi umat/jama’ah.

Pada tahap ini pula diharapkan program-program perdana sudah mulai diperkenalkan pada umat/jama’ah ; misalnya program santunan dan beasiswa, program permodalan dalam skala kecil serta program-program yang bersinggungan dengan kebutuhan pokok dhuafa dan pendidikan.

 

  1. Tahap Program Kerja Jangka Panjang I. (target akhir 2006)

  • Pada tahap ini, LAZ …………………. harus sudah dapat membuahkan satu model circle fund, usaha-usaha produksi dan pembukaan lapangan kerja serta menjadi penyuluh dan pembina kegiatan sejenis di berbagai tempat.

  • Selanjutnya LAZ …………………. membuat Rencana Kerja Berjangka Tahap II.

 

 

 

Lampiran.

 

  1. Usulan konsep hubungan antara LAZ …………………. dengan Yayasan Masjid …………………..

 

Sebagai lembaga yang baru, akan sangat bermanfaat apabila LAZ masih berdiri dibawah naungan ……………. Hal pertama yang dirasakan sangat membantu adalah Kredibiltas ………………, selanjutnya Badan Hukum melalui akte notaris yang telah dimiliki oleh …………….., terakhir sarana dan prasarana yang dimiliki oleh ……………….. Adapun aspek yang dinilai perlu diperbaiki adalah AD/ART ……………….., hal ini dirasa sangat mendesak berkaitan dengan salah satu syarat LAZ yang harus independen. Menurut kami, independen yang dimaksud dapat didifinisikan sesuai dengan kompromi dan musyawarah bersama.

 

  1. Kriteria Pengurus LAZ …………………..

 

Sebagian besar kriteria ini kami adopsi dari PISTAZA.

Secara umum Pengurus LAZ harus mempunyai kriteria amanah, jujur, mampu bekerja secara tim dan obyektif serta berlatar pendidikan yang memadai (minimal S1 atau berwawasan setingkat S1). Secara spesifik, sebagai berikut ;

  • Direktur LAZ, mempunyai kemampuan leadership, menejerial yang baik, visi pemberdayaan, inovatif dan kreatif dan dapat menjalin kerjasama antar berbagai lembaga/institusi.

  • Menejer Fundrising, berlatar belakang marketing dan mempunyai communication skill yang baik.

  • Menejer Pendayagunaan, berlatar belakang community development.

  • Menejer Keuangan, mempunyai pengalaman dibidang keuangan dan akutansi, cermat dan teliti.

 

 

 

  1. Sistim Rekrutmen dan Pemilihan Pengurus LAZ …………………..

Sebagai lembaga yang terbuka, sesuai dengan visi dan misinya, LAZ harus mempunyai satu mekanisme rekrutmen dan pemilihan calon pengurusnya secara transparan. Dalam hal ini kami mengusulkan proses rekrutmen dan pemilihan sebagai berikut ;

  • Pengurus ……………..I mengumumkan kepada umat/jama’ah atau masyarakat akan niat membuat lembaga ini, sekaligus membuka pintu peminat menjadi pengurus LAZ, dengan persyaratan dan kriteria tertentu.

  • Pengurus ………………… mengadakan seleksi para calon pengurus LAZ dengan cara-cara yang profesional, seperti ; psikotest, test tertulis (bila perlu) atau meminta bantuan konsultatif kepada PISTAZA.

  • Pengumuman dan pelantikan Pengurus LAZ …………………. secara terbuka (bila perlu di bai’at dalam menjaga amanah umat).

  1. Usulan Alokasi Penggunaan Dana

 

Merujuk pada poin VI-2 Pendanaan, kami mengusulkan komposisi perhitungan alokasi penggunaan dana sebagai berikut ;

  • Telah jelas pada scheme diatas bahwa 75% dana yang dihimpun dari para muzaqi, diperuntukkan bagi dhuafa. Bila hal ini dianggap 100% dari dana yang harus disalurkan, maka usulan komposisi distribusi menjadi :

75% sebagai dana pengembangan ekonomi umat.

15% sebagai dana penanggulangan krisis umat.

10% sebagai dana peningkatan kwalitas SDM umat.

  • Adapun 12.5% dana yang dihimpun dari muzaqi, diperuntukkan pengalokasiannya untuk pembangunan fisik/sarana dan prasarana lembaga/institusi Islam.

 

  • Selebihnya, 12.5% dana yang dihimpun dari muzaqi, diperuntukkan bagi pengelolaan operasional LAZ …………………. (masuk dalam kriteria amil). Selain itu, Amil juga dapat menghimpun dana operasional dari berbagai sumber yang tidak bertentangan dengan tuntunan syari’ah Islam.

 

Mengenai sifat penggunaan dana tersebut mempunyai 2 bentuk ;

Pertama adalah sebagai bantuan sesaat dan kedua merupakan dana untuk pemberdayaan. Kedua sifat tersebut harus selalu ada dan diadakan dengan ketentuan porsi untuk pemberdayaan harus lebih besar dibanding bantuan sesaat.

 

  1. Wilayah Operasional.

 

Penghimpunan dana dilakukan pada wilayah yang telah ditentukan sebagai basis operasional LAZ …………………., akan tetapi sangat dimungkinkan untuk menghimpun dana dari muzaqi diluar wilayah tersebut, selama para muzaqi merasa lebih amanah dengan menyerahkan dana/zakatnya kepada LAZ ………………….. Juga terbuka peluang untuk menghimpun dana/zakat dari lembaga donor atau perusahaan.

 

Penyaluran dana dilakukan hanya pada mustahiq/dhuafa yang berdomisili diwilayah operasional LAZ …………………..

Hanya dalam kondisi khusus dan pada kasus-kasus tertentu, LAZ …………………. dapat menyalurkan bantuannya di luar wilayah operasionalnya.

Atau, apabila kemiskinan di wilayah operasional LAZ …………………. sudah tertanggulangi dengan baik, lembaga dapat menyalurkan bantuannya ke luar wilayah operasionalnya.

 

  1. Aliansi Strategis.

 

LAZ …………………. harus dapat melakukan aliansi strategis dengan berbagai pihak, baik dalam hal pencarian/pengumpulan dana/zakat, penyaluran dana dan publikasi.

Khusus untuk publikasi, diharapkan dapat memanfaatkan dan bekerjasama dengan berbagai media yang ada pada wilayah operasionalnya, seperti bulletin, surat kabar, majalah, radio, televisi, internet dan lain sebagainya.

Tentang pistaza

Pusat Informasi dan Studi Zakat (Pistaza) merupakan lembaga dakwah dan Pendidikan yang memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat, baik melalui lembaga maupun badan amil zakat yang sudah ada. Pistaza memberikan konsultasi kepada setiap lembaga atau warga masyarakat yang membutuhkan informasi seputar zakat. Pistaza juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi lembaga dan badan amil zakat untuk peningkatan kapasitas Amil zakat tentang bagaimana menjalankan roda kegiatan secara baik dan proesional. Informasi lebih lanjut lihat blog ini...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

8 Balasan ke PANDUAN PENDIRIAN ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

  1. anton berkata:

    mohon kami dibantu prosedur dan tehnik pendirian upz untuk tingkat desa.

    • pistaza berkata:

      Lokasinya dimana? Intinya untuk mendirikan UPZ baru hendaklah ada beberapa orang yang memiliki komitmen untuk mengurus. Jangan ditinggal sebelum berhasil.. Mulailah dengan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama (ulama dan kiai) minta dukungan dan minta beliau untuk sosialisasi….untuk tahapan selanjutnya bisa dibaca pada PANDUAN PENDIRIAN OPZ. Program bisa di modifikasi atau disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat..

    • pistaza berkata:

      1. untuk pendirian UPZ tingkat desa…lebih baik konsultasikan dulu dengan takmir-takmir masjid di desa tersebut jangan sampai anda membuat UPZ tetapu tidak didukung oleh masjid.
      2. Jadikan salah satu masjid sebagai pusat kegiatan pengelolaan zakat, dan sosialisasikan kepada masyarakat pentingnya pengelolaan zakat bagi masyarakat.
      3. Bentuk pengurus sederhana…yang tersiri dari 2-4 orang.
      4. ikuti prosedur pendirian UPZ di Blog ini..

  2. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
    Kami mohon di bantu mendirikan LAZ dan diberikan pembinaan. Legalitas yayasan sdh ada, lembaga sosial yatim.tks

    • pistaza berkata:

      waalaikum salam. mohon maaf baru sempat balas. untuk pendirian LAZ Resmi menurut UU yang baru UU no 23 tahun 2011 adalah;
      a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
      b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
      c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
      d. memiliki pengawas syariat;
      e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
      f. bersifat nirlaba;
      g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
      h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
      walaupun demikian hal ini tidak serta merta bisa dilaksanakan karena proses administrasi dibeberapa pemegang kebijakan belum sempurna atau malah belum jadi. sehingga kami sarankan laksanakan dulu pengelolaan zakat yang sudah berjalan dengan menggandeng LAZ atau BAZNAS sebagai induk pengembangan. Jadi Lembaga anda bisa menjadi UPZ terlebih dulu sebelum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan diatas.
      Pondok Yatim As Saulia berada di daerah mana ya? kalau boleh tahu. sehingga bisa kami lingkan ke LAZ atau BAZNAS yang lebih dekat. terimakasih Wassalam
      .

      • Ali Ibrahim berkata:

        Assalamualaikum,
        Mau tanya, kemana dikirim berkas permohonan izin LAZ Tingkat Provinsi? Trus kan salah satu syarat nya pembentukan LAZ adalah di bawah yayasan atau Ormas Nasional, apakah Ormas Nasional boleh membuat LAZ di setiap provinsi yang berarti satu Ormas punya beberapa LAZ… Trus, Apa bedanya tiap LAZ yang tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional?
        terimakasih abanya atas perhatiannya, sangat butuh bantuan…

      • pistaza berkata:

        Waalaikum salam..untuk pendirian LAZ ada aturan baru dari kemenag diantaranya adalah;
        naskah KMA No 333/2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

        Telah ditandatangani Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, pada Jumat, 6 November 2015, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat. KMA ini merupakan kelegaan tersendiri bagi lembaga amil zakat (baik di level nasional, provinsi maupun kabko/kabupatenkota), yang tengah mengejar legalitas.

        Berikut hal positifnya:

        Pertama, ijin itu diberikan oleh Kementerian Agama. Baznas hanyalah sebagai pemberi rekomendasi. Apakah rekomendasi Baznas bersifat mengikat secara hukum? Tidak. Sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materi UU Zakat, halaman 102, bahwa Rekomendasi Baznas kepada LAZ yang mendaftar sifatnya adalah konsultatif. Sembari kelengkapan syarat yang lain, rekomendasi Baznas ini bisa diproses untuk keluar dengan prosedur yang baik.

        Kedua, syarat izin LAZ tidak berbasis pada penghimpunan saat ini (existing condition). Namun, bersifat target, bunyi KMA Bab III Pasal A-B-C poin k dinyatakan: “Surat pernyataan kesanggupan menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp.50.000.O00.000,- (untuk nasional), Rp.20.000.O00.000,- (untuk provinsi), dan Rp.3.000.O00.000,- (untuk kabupaten/kota) per tahun.”

        Ketiga, izin yang dikeluarkan akan berlaku selama 5 (lima) tahun. Izin ini dapat diperpanjang dengan memenuhi syarat tertentu. Jadi, proses evaluasi berjenjang akan dilakukan selama lima tahunan, untuk menurunkan atau menaikkan status Laznas atau Lazprov dan Lazkab/kota.

      • pistaza berkata:

        waalaikum salam..Izin legalitas LAZ Provinsi adalah ke menteri agama (kemenag), tetapi harus direkomendasi oleh BAZNAS provinsi. Alangkah baiknya kalau dikoordinir besama-sama oleh forum Zakat di provinsi tersebut. agar lebih mudah. untuk pendirian LAZ memang diupayakan oleh Ormas atau Yayasan. Setiap ormas atau yayasan boleh mengembangkan LAZ menjadi LAZ Provinsi atau LAZ Nasional. Untuk menjadi LAZ nas organisasi (Ormas atau Yayasan) harus mengembangkan perwakilan atau cabang LAZ di Indonesia minimal 2/3 dari jumlah provinsi di Indonesia. namun untuk memulai Ormas atau Yaysan bisa mendirikan UPZ terlebih dahulu. baru setelah berkembang meningkatkan menjadi LAZ provinsi ataupun LAZ Nasional.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s