MANAJEMEN PERMODALAN BANK SYARIAH

Mukadimah
Salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan perbankan syariah adalah terkait bagaimana bank itu mengelola modalnya dengan baik. Modal menjadi faktor penting bagi perkembangan dan kemajuan bank. Terutama dalam upaya menjaga tingkat kepercayaan kepada masyarakat. Semakin baik tingkat pengelolaan modal dari suatu perbankan maka kemungkinan, baik pula tingkat kepercayaan masyarakat. Demikian juga sebaliknya, semakin buruk suatu perbankan dalam pengelolaan modal maka memungkinkan buruk pula tingkat kepercayaan masyarakat. Walaupun prediksi ini bisa juga salah, karena modal sebenarnya bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank. Namun setidaknya ini ada benang merah yang menghubungkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank dengan manajemen modal bank yang baik.
Dalam pemanfaatan dana untuk aktifitas pengembangan modalnya (investasi), bank memiliki dua kemungkinan; kemungkinan untung dan kemungkinan rugi. Adanya modal sangat penting artinya bagi perkembangan investasi, guna mendapatkan hasil yang besar. Semakin banyak modal yang ada semakin banyak pula hasil investasi yang diraup. Namun disisi lain, adanya modal (terutama dana talangan pihak ketiga) juga menjadi sangat penting untuk menjaga berbagai kemungkinan terjadinya resiko kerugian pada investasi yang dilakukan oleh perbankan.
Dari uraian ini, jelas inti dari manajemen permodalan bank syariah adalah bagaimana mengatur modal sedemikian rupa sehingga masyarakat mau memberikan dananya untuk menambah modal bagi suatu bank. Jika demikian berarti semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat kemungkinan makin besar pula modal yang bisa diserap oleh perbankan. Sehingga bisa dikatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat sangat mempengaruhi permodalan bagi suatu bank. Atau dengan kata lain bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan.
Rekening modal, disebut juga modal sendiri ‘net worth’ (kekayaan bersih). Untuk sebuah perseroan terbatas, termasuk juga di dalamnya bank umum swasta nasional, sering disebut modal saham ‘stockholders’ equity’. Modal sendiri sebuah bank pada umumnya terdiri dari modal saham (dinyatakan dalam nilai nominalnya), agio (selisih harga yang dibayarkan oleh pemegang saham di atas harga nominalnya), cadangan umum, laba yang tidak atau belum dibagikan.
Unsur modal sendiri dengan sebutan modal saham dengan sendirinya jarang sekali mengalami perubahan. Demikian juga nilai agio. Untuk bidang usaha lain nilai agio bisa negatif (yaitu disebut disagio), tetapi untuk bank, dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, tidak mungkin bertanda negatif. Dugaan atau kesimpulan ini lebih diperkuat lagi kalau kita ingat pengalaman atau praktek-praktek di bebarapa negara lain yang mengharuskan penjualan saham dengan premi setinggi 20% atau bahkan ada yang dengan premi setinggi 100%. Sistem perbankan di mana besarnya agio ditetapkan minimum sebesar seratus persen itulah yang terkenal dengan sebutan ‘double liability banking’.

Fungsi Modal Bank
Modal bagi seseorang yang baru mengembangkan usaha, sangatlah penting. Demikian juga, modal bagi peningkatan pertumbuhan perbankan. George M Frankurter dan Bob G Wood Jr menyebutkan empat fungsi utama modal bank, yaitu:
1. untuk menghapus kerugian tidak terduga,
2. menyajikan dana yang diperlukan untuk kegiatan operasional,
3. mengukur kepemilikan bank, dan
4. sebagai sumber tekanan bagi pelaksana bank untuk bekerja efisien.
Menurut Frank P.Johnson dan Richard D.Johnson, ada tiga fungsi modal bagi sebuah bank. Pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Kedua, sebagai dasar bagi menetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur. Ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan return on investment diantara bank-bank yang ada.
Brenton C. Leavitt, staf Dewan Gubernor Federal Reserve , menekankan pada empat fungsi dari modal bank yaitu :
1. Untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi
2. Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi.
3. Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank.
4. Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.
Dari uraian diatas menunjukkan pentingnya fungsi modal dalam praktek perbankan. Apabila bank lalai dalam mengatur perjalanan modal, maka akan berakitab sangat fatal bagi perkembangan bank tersebut. Karena ketiadaan modal bagi perbankan berarti amatlah besar resiko yang bakal ditanggung oleh bank. Manajemen dan kontrol yang baik dalam pengaturan modal oleh dewan pendiri dan jajaran manajemen menjadi jaminan yang baik pula untuk kemajuan perbankan tersebut.
Sumber Permodalan Bank
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/16/PBI/2007, bank harus memenuhi ketentuan modal minimum Rp 100 miliar pada 31 Desember 2010. Jika tidak memenuhi, BI akan menurunkan status bank tersebut menjadi bank perkreditan rakyat (BPR). Dengan ketentuan tersebut bank harus berusaha maksimal untuk mendapatkan modal tersebut. Dari mana modal tersebut diperoleh ?
Menurut George H Hempel, Alan B Goleman, dan Donald G Simonson modal bank terdiri dari tiga bagian utama yaitu pinjaman subordinasi, saham preferen dan saham biasa . Beberapa jenis pinjaman subordinasi dan saham preferen dapat dikonversikan menjadi saham biasa, dan saham biasa dapat dikembangkan, baik secara eksternal maupun internal.
Pinjaman Subordinasi terdiri dari semua bentuk kewajiban berbunga yang dibayar kembali dalam jumlah yang pasti (fixed) dalam jangka waktu tertentu. Bentuk pinjaman subordinasi bervariasi dari Capital Notes sampai debenture dengan jangka waktu yang lebih panjang. Surat hutang dalam jumlah kecil dapat diterbitkan dan dijual langsung kepada nasabah bank. Capital Notes lain dan beberapa debenture kecil dapat diterbitkan dan dijual kepada bank koresponden. Debenture dalam jumlah besar dengan jangka waktu yang lebih panjang ditempatkan secara private atau dapat dijual melalui investment bank kepada masyarakat (lembaga keuangan seperti Asuransi, dan Dana Pensiun) .
Penentuan sumber-sumber permodalan bank yang tepat adalah didasarkan atas beberapa fungsi penting yang dapat diperani oleh modal bank . Misalnya, bila modal harus berfungsi menyediakan proteksi terhadap kegagalan bank, maka sumber yang paling tepat adalah modal ekuitas (equity capital). Modal ekuitas merupakan penyangga untuk menyerap kerugian dan kecukupan penyangga itu adalah kritikal bagi solvabilitas bank. Oleh karena itu bila kerugian bank melebihi net worth maka likuidasi harus terjadi. Bila modal itu disediakan untuk memberikan proteksi terhadap kepentingan para deposan, maka pinjaman subordinasi dan debentures juga berfungsi seperti equity capital. Bila kerugian melebihi modal ekuitas maka bank harus dilikuidasi, tetapi dana yang dipasok oleh pemberi modal pinjaman dan pemilik debentures harus menjadi penyangga untuk melindungi kepentingan para deposan. Jadi modal pinjaman tidak secara langsung melindungi kegagalan atau kerugian bank .
Sumber Permodalan Bank Syariah
Pada dasarnya sumber permodalan bank syariah hampir sama dengan sumber permodalan bank konvensional, hanya dalam sistem perbankan syariah sumber permodalan harus diperoleh dari sumber-sumber yang diperkenankan oleh aturan syariah atau sesuai dengan syariah Islam. Dalam pandangan syariah, modal pinjaman (subordinated loan) itu termasuk dalam kategori qard, yaitu pinjaman harta yang dapat diminta kembali. Dalam literatur fiqh Salaf Ash Shalih, qard dikategorikan dalam aqad tathawwu’ atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial . Pemberi pinjaman tidak boleh meminta imbalan atas pemberian pinjaman tersebut, karena setiap pemberian pinjaman yang disertai dengan permintaan imbalan termasuk kategori riba. Penerima pinjaman wajib menjamin pengembalian pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu qard mempunyai derajat preferensi yang tinggi, setara dengan kewajiban atau hutang lainnya. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka tidak beralasan bagi qard untuk ikut menanggung resiko atau memberikan proteksi terhadap kegagalan atau kerugian bank ataupun memberikan proteksi terhadap kepentingan deposan. Dengan demikian pinjaman subordinasi tidak dapat dipertimbangkan untuk diperhitungkan sebagai modal bagi bank syariah.
Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (core capital) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (mudharabah). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (wadi’ah) atau pinjaman (qard), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana wadi’ah atau qard.
Sebenarnya dana-dana rekening bagi hasil (mudharabah) dapat juga dikategorikan sebagai modal, yang oleh karenanya disebut kuasi ekuitas. Namun demikian rekening ini hanya dapat menanggung resiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung resiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa resiko tersebut timbul akibat salah urus (mis management), kalalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku mudharib. Dengan demikian sumber dana ini tidak dapat sepenuhnya berperan dalam fungsi permodalan bank sebagaimana diuraikan di dalam pembahasan ini. Namun demikian tetap merupakan unsur yang dapat diperhitungkan dalam pengukuran ratio kecukupan modal yang akan diuraikan di bawah ini.
Kecukupan Modal Bank
Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu ratio tertentu yang disebut ratio kecukupan modal atau capital edequasy ratio (CAR). Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara (1) membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga dan (2) membandingkan modal dengan aktiva beresiko.
Konsep ‘capital adequacy’ mengetengahkan bahwa modal bank harus dijaga agar selalu cukup besar untuk melindungi para penyimpan dana!’ depositor’ pada bank tersebut. Semakin tinggi rasio modal sendiri terhadap dana simpanan pihak ketiga, semakin tinggi pula jaminan yang diberikan kepada para penyimpan dana tersebut.Jadi kalau Bank A yang jumlah nilai dana simpanan pihak ketiga sebesar Rp 80 Milyar, memiliki modal sebesar Rp.20 milyar, penurunan nilai aktiva (misalnya sebagai akibat likuidasi) dengan nilai sebesar Rp.18 milyar, para penyimpan, dana masih tidak dirugikan, oleh karena mereka masih memperoleh jumlah sesuai dengan perjanjian. Akan tetapi misalnya, apabila dengan dana simpanan pihak ketiga tersebut bank hanya memiliki modal (sendiri) sebesar Rp.l 0 milyar, maka kerugian sebesar Rp 18 milyar tersebut akan menyebabkan kerugian bagi para penyimpan dana, dengan jumlah seluruhnya dapat mencapai nilai Rp 8 milyar.
Untuk melindungi para pemilik dana, maka beberapa kebijakan pemerintah mengenai modal bank dikaitkan dengan konsep , capital adequacy’ tersebut atau capital adequacy rasio (CAR) . Beberapa di antaranya ialah:
Di beberapa negara bagian di USA, pemah diterapkan kewajiban bagi para pemegang saham pendiri membeli saham perdananya di atas pay (pembayaran), dengan ‘paid-in surplus’ minimum sebesar nilai nominal modal pesertaan yang dibelinya. Inilah yang terkenal dengan sebutan ‘double liability banking’.
Juga di beberapa negara bagian dl USA, bank tidak boleh membagikan deviden yang menyebabkan menurunnya nilai laba ditahan/’retained earnings’ lebih rendah daripada besarnya modal pesertaan. Di Indonesia berlaku ketentuan, bahwa surat saham harus memiliki harga nominal/face value’ .
Di Indonesia, bagi bank-bank swasta, berlaku ketentuan- ketentuan:
1. Dari jumlah modal disetor pada saat bank didirikan sebagian dapat digunakan untuk membiayai pendirian bank misalnya untuk pembelian gedung, inventaris dan perlengkapan usaha lainnya. Sampai jumlah setinggi-tingginya 50% dari jumlah modal disetor.
2. Penanaman dalam harta tetap dan inventaris hanya dapat dilakukan oleh bank sampai setinggi-tingginya.50% dari modal dibayar ditambah dengan cadangan bebas.
3. Berdasarkan ketentuan dalam perhitungan capital adequacy, penanaman dalam harta tetap dan inventaris ditetapkan risiko margin sebesar 100%.Ini berarti bahwa penanaman dalam harta tetap dan inventaris harus seluruhnya dibiayai dengan modal sendiri.

Rasio-rasio derajat kecukupan modal’ capital adequacy’ merupakan rasio-rasio keuangan bank yang lazim dipergunakan untuk mengukur derajat kecukupan modal sebuah bank. Di bawah ini diuraikan mengenai beberapa rasio keuangan untuk mengukur derajat kecukupan modal bank selain ‘capital to total assets ratio’, seperti yang telah diuraikan di atas.
a. Rasio modal terhadap aktiva total. Dengan mengabaikan kemungkinan bank memiliki hutang jangka panjang, seperti yang diasumsikan dalam buku-buku teks lainnya, tingginya rasio modal (sendiri) terhadap dana simpanan pihak ketiga tersebut dengan sendirinya selalu berarti angka rasio modal terhadap aktiva (yaitu yang disebut ‘capital to total assets ratio’) juga tinggi.
Jadi dalam contoh tadi, Bank A memiliki dana simpanan pihak ketiga sebesar Rp 80 milyar dengan modal sebesar Rp 20 milyar, aktiva totalnya dengan sendirinya sebesar Rp lOO milyar. Ini berarti ‘capital to total assets ratio’ setinggi Rp 20 milyar/Rp. 100 miyar =0,2. Bank B yang memiliki dana simpanan pihak ketiga yang jumlahnya sarna, tetapi modalnya lebih kecil, yaitu sebesar Rp. 10 milyar misalnya, akan memiliki aktiva total sebesar Rp 90 milyar. Ini menghasilkan rasio modal terhadap aktiva total setinggi 0, 11. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan juga, bahwa rendahnya ‘capital to total assets ratio’ mencerminkan tingkat perlindungan kepada pemilik dana simpanan yang rendah.
b. Rasio modal terhadap aktiva berisiko. Ini merupakan rasio antara nilai modal terhadap nilai aktiva dengan risiko, yang sering juga disebut ‘capital to risk-assets ratio’ atau ‘capital/risk-assets ratio’. Bedanya dengan rasio modal terhadap aktiva total ialah, bahwa dalam rasio modal terhadap aktiva berisiko ini, sebagai penyebut dalam rumus bukannya aktiva total, akan tetapi aktiva dengan risiko. Oleh karena yang dimaksud dengan aktiva tanpa risiko/ ‘riskless assets’ tidak lain adalah uang tunai dan surat obligasi pemerintah!’government bond’, maka rasio modal terhadap aktiva berisiko rumusnya adalah sebagai berikut:
= modal/(aktiva total- uang tunai – obligasi pemerintah)
Rasio modal terhadap aktiva berisiko ini dianggap sebagai rasio ‘capital adequacy’ yang lebih teliti dibandingkan dengan rasio modal terhadap aktiva total. Semakin tinggi nilai rasio ini semakin tinggi jaminan atas dana simpanan pihak ketiga.
c. Rasio aktiva berisiko sekunder. Seperti telah diketahui, rasio modal kerja terhadap aktiva berisiko merupakan satu langkah perbaikan terhadap ‘capital to total assets ratio’. Namun banyak bank berkeberatan dan menganggapnya ukuran tersebut terlalu konservatif, mengingat bahwa banyak aktiva selain uang tunai dan surat obligasi pemerintah yang dalam praktek sangat likuid dan ‘riskless ‘/tidak berisiko juga, seperti misalnya surat-surat hutang-piutang yang dijamin oleh pemerintah, kredit dengan jaminan deposito ataupun dengan jaminan buku tabungan, dan sebagainya lagi.
‘Secondary risk-assets ratio’ penggunaannya pada umumnya diperlakukan sebagai suplemen terhadap penggunaan ‘capital to risk-assets ratio’ , dalam arti bahwa hanya apabila dijumpai bahwa bank yang dikaji ‘capital adequacy’-nya menunjukkan nilai ‘capital to riskassets ratio’ terlalu rendah, maka barulah ‘secondary risk-assets ratio’ digunakan.
(1) Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga
Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasiva merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya merupakan ratio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga (giro, deposito dan tabungan) sebagai berikut :
Modal dan cadangan
——–——————————-— = 10 %
Giro + Deposito + tabungan
Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa ratio modal atas simpanan cukup dengan 10 % dan dengan ratio itu permodalan bank dianggap sehat.
Ratio antara modal dan simpanan masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva yang mengandung resiko. Oleh karena itu modal harus dilengkapi oleh berbagai cadangan sebagai penyangga modal, sehingga secara umum modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.
(2) Membandingkan modal dengan aktiva beresiko.
Ukuran kedua inilah yang dewasa ini menjadi kesepakatan BIS (bank for International Settlements) yaitu organisasi bank sentral dari negara-megara maju yang disponsori oleh Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Eropah Barat dan Jepang. Kesepakatan tentang ketentuan permodalan itu dicapai pada tahun 1988, dengan menetapkan CAR, yaitu ratio minimum yang mendasarkan kepada perbandingan antara modal dengan aktiva beresiko.
Kesepakatan ini dilatar-belakangi oleh hasil pengamatan para ahli perbankan negara-negara maju, termasuk para pakar IMF dan World Bank, tentang adanya ketimpangan struktur dan sistem perbankan internasional.
Hal ini didukung oleh beberapa indikasi sebagai berikut :
 Krisis pinjaman negara-negara Amerika Latin telah mengganggu kelancaran arus peredaran uang internasional.
 Persaingan yang dianggap unfair antara bank-bank Jepang dengan bank-bank Amerika dan Eropah di Pasar Uang Internasional. Bank-bank Jepang memberikan pinjaman amat lunak (bunga rendah) karena ketentuan CAR di negara itu amat lunak, yaitu antara 2 sampai 3 persen saja.
 Terganggunya situasi pinjaman internasional yang berakibat terganggunya perdagangan internasional.
Berdasarkan indikasi-indikasi itu lalu BIS menetapkan ketentuan perhitungan Capital Edequacy Ratio (CAR) yang harus diikuti oleh bank-bank di seluruh dunia sebagai aturan main dalam kompetisi yang fair di pasar keuangan global, yaitu ratio minimum 8% permodalan terhadap aktiva berisiko .
Permodalan Bank Syariah di Indonesia
Bank indonesia telah menetapkan ketentuan tentang aspek permodalan bank-bank syariah. Bank syariah wajib menyediakan minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko, yaitu risiko penyaluran dana dan risiko pasar, dalam hal ini risiko nilai tukar. Demikian juga dengan Unit Usaha Syariah. Dalam hal modal minimum UUS kurang dari 8% maka kantor pusat bank umum konvensional dari UUS wajib menambah kekurangannya sehingga menjadi 8%.
Bank dilarang melakukan distribusi modal atau laba yang dapat mengakibatkan kondisi permodalan bank tidak mencapai rasio minimum yang diwajibkan.
Modal bagi bank syariah terdiri dari : modal inti (tier 1), modal pelengkap (tier 2), modal pelengkap tambahan (tier 3). Tier 2 dan tier 3 hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya 100% dari modal inti.sedangkan modal inti (tier 1) dan modal pelengkap (tier 2) diperhitungkan dengan faktor pengurang yang berupa seluruh penyertaan yang dilakukan oleh bank.
Bagi UUS yang berkantor pusat di dalam dan di luar negeri, modal adalah dana yang disisihkan oleh kantor pusat bank untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
MODAL INTI (TIER 1)
Modal inti terdiri dari : modal disetor dan cadangan tambahan modal (disclosed reserve). Sedangkan cadangan tambahan modal terdiri dari : (i) faktor penambah yaitu agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan. Sedang faktor (ii) faktor pengurang yaitu disagio, rugi tahun-tahun lalu, rugi tahun berjalan, selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri, dan penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual.
MODAL PELENGKAP (TIER 2)
Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terperinci modal pelengakap dapat berupa :
• Selisih penilaian kembali aktiva tetap
• Cadangan umum dari penghapusan aktiva produktif setinggi-tingginya 1,25% dari ATMR
• Modal pinjaman yang memenuhi kriteria BI sebagai berikut:
• Berdasarkan prinsip qardh
• Tidak dijamin oleh bank penerbit, sifatnya dipersamakan dengan modal serta telah dibayar penuh
• Tidak dapat ditarik atau dilunasi sesuai keinginan nasabah tanpa izin BI
• Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal
• Pinjaman subordinasi setinggi-tingginya 50% dari modal inti yang memenuhi kriteri sebagai berikut :
• Berdasarkan prinsip mudharabah dan musyarakah
• Ada perjanjian tertulis antara bank dan investor
• Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BI
• Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh
• Minimal jangka waktu 5tahun
• Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari BI
• Dalam hal terjadi likuuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada
• Peningkatan nilai penyertaan yang tersedia untuk dijual sebesar 45%
MODAL PELENGKAP TAMBAHAN (TIER 3)
Modal ini adalah investasi subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria BI
• Berdasarkan prinsip mudharabah dan musyarakah
• Tidak dijamin oleh bank bersangkutan serta t elah dibayar penuh
• Jangka watunya sekurang-kurangnya 2tahun
• Tidak dapat dibayar sebelum jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian dengan persetujuan BI
• Terdapat kalusul yang mengikat
• Terdapat perjanjian penempatan investasi subordinasi yang jelas termasuk jadwal pelunasannya
• Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI
Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi dalam bank konvensional, bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal, karena sebagaimana diuraikan di atas, pinjaman harus tunduk pada prinsip qard dan qard tidak boleh diberikan syarat-syarat seperti ciri-ciri atau syarat-syarat yang diharuskan dalam ketentuan tersebut.
Tata-cara Perhitungan Kebutuhan modal minimum
Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau yang didasarkan atas penggolongan nasabah, penjamin atau sifat barang jaminan.

Aktifa Tertimbang Menurut Risiko
Risiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko, baik yang berisiko rendah atupun yang risikonya lebih tinggi dari yang lain. ATMR adalah faktor pembagi dari CAR sedangkanmodal adalah faktor yang dibagi untuk mengukur kemampuan modal menaggung risiko atas aktiva tersebut.
Dalam menelaah ATMR pada bank syariah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan, bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi atas:
• aktiva yang didanai oleh modal sendiri atau kewajiban atau hutang
• aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil
aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban atau hutang, risikonya ditanggung oleh modal sendiri, sedangkan aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil risikonya juga ditanggung sendiri oleh dana rekening bagi hasil itu sendiri. Namun demikian pemilik rekening bagi hasil dapat menolak menanggung risiko bila terjadi miss management, kelalaian ataukecurangan yang dilakukan oleh menejemen selaku mudharib. Oloeh karenanya tetap ada potensi risiko, (katakanlah dengan pro babilitas 50%), yang harus ditanggung oleh modal bank sendiri. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa atas aktiva ini harus pula dibentuk PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif)
Aspek Resiko Pasar
Bank syariah diwajibkan menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman risiko pasar sebagai bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko bank, dan wajib diterapkan secara konsiten serta tidak bertentangan dengan prinsip syaruah. Kebijakan tersebut minimal harus berisi ketentuan sebagai berikut :
• Bank hanya dapat memiliki surat berharga syariah untuk tujuan investasi. Dalam hal bank mengalami kesulitan likuiditas, surat berharga dyariah yang dimiliki tersebut dapat dijual sebelum jatuh tempo.
• Bank wajib memperhitungkan risiko pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum dengan menggunakan metode standar. Perhitungan tersebut dilakukan terhadap seluruh aktiva bank yang tercatat dalam banking book.
• Pembebanan modal dalam rangka perhittungan rasio nilai tukar dilakukan sebesar 8% dari posisi devisa netto yang dimiliki
Sertivikat wadiah bank indonesia yang dimiliki bank tidak diperhitungkan dalam risiko pasar.
Khatimah
Struktur likuditas dan permodalan bank-bank di indonesia cukup memprihatinkan. Rasio pinjaman terhadap dana masyarakat rata-rata bank swasta sebesar 130% dan bank pemerintah 200%. Kenaikan kredoit 2-3 tahun terakhir mencapau ekspansi 70%, pemberian kredit yang cukup agresif tahun 89-90 tidak ditunjang dengan struktur permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai. Kondisi yang tidak sehat ini semakin ruwet dengan adanya ketentuan CAR yang harus dipenuhi.
Sebagai konsekuensi logis dari upaya pemenuhan CAR ini, bank harus menyisihkan cadangan-cadangannya untuk memperbesar modal. Karenanya bank mengurangi ekspensi kreditnya dan memindahkan kearah permodalan.
Dapat dimaklumi bahwa bank dipacu untuk menyusun struktur permodalan yang sehat dan sanggup menanggung risiko atas aktifa yang produktif. Ini juga bersamaan dengan penyusunan strategi likuiditas yang menunjang. Kondisi saat ini yang cukup ketat, mengharuskan bank untuk mengkonsolidasikan diri dalam menghadapi tantangan persaingan yang semakin penuh variasi, sehingga pada saatnya nanti, mampu berbicara lantang dan sanggup melayani kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA
Frank P. Johnson and Richard D. Johnson (1985), Commercial Bank Management, New York : The Dryden Press
George M Frankurter dan Bob G Wood Jr (2002), Divident Policy Theories and their Empirical Test, http://www.department.bucknell.edu/management/alpha /hamburg%20Papers/Frankfurter/.pdf. diunduh tanggal 8 Oktober 2011.
George H. Hempel, Alan B.Coleman and Donald G.Simonson (1986), Bank Management, Text and Cases, New York : John Wiley & Sons.
Muhammad,(2005), Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta; UPP AMP YKPN.
Muhammad Syafi’i Antonio (1999), Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekiawan, Jakarta; Kerjasama BI dan Tazkia Institut.
Muchdarsyah Sinungan (1994), Strategi Manajemen Bank menghadapi tahun 2000, Jakarta; Rineka cipta
Zainul Arifin (2009), Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta; Azkia Publisher.

Tentang pistaza

Pusat Informasi dan Studi Zakat (Pistaza) merupakan lembaga dakwah dan Pendidikan yang memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat, baik melalui lembaga maupun badan amil zakat yang sudah ada. Pistaza memberikan konsultasi kepada setiap lembaga atau warga masyarakat yang membutuhkan informasi seputar zakat. Pistaza juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi lembaga dan badan amil zakat untuk peningkatan kapasitas Amil zakat tentang bagaimana menjalankan roda kegiatan secara baik dan proesional. Informasi lebih lanjut lihat blog ini...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s