OPTIMALISASI ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM

Oleh: April Purwanto

A. Pendahuluan
Ajaran zakat dalam Islam secara normatif memiliki spirit sosial yang tidak sederhana.Apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran merupakan petunjuk Tuhan untuk memelihara stabilitas kesejahteraan umat. Melalui pola distribusi secara proporsional, zakat menjadi solusi untuk membagi kekayaan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan.
Allah memberikan petunjuk hingga ke tingkat operasional.Siapa yang menjadi sasaran utamanya (QS.At-Taubah: 60), berapa besarnya yang harus dikeluarkan muzakki (pembayar zakat) dan diterima mustahik (penerima zakat), semua telah terungkap jelas.
Mungkin, karena alasan seperti inilah, mengapa zakat selalu menjadi perhatian serius sejak zaman Nabi SAW dan para sahabatnya.Di lingkungan masyarakat kita, selama sekitar 10 tahun terakhir, zakat dan kelembagaannya juga tak pernah henti-hentinya diperbincangkan.
Perbincangan terutama bermula dari pertanyaan besar, mengapa potensi kekayaan yang cukup besar itu belum mampu menjawab persoalan kemiskinan yang selama ini melilit kehidupan umat. Padahal jika dibuat kalkulasi dengan mendasarkan pada argumen bahwa zakat itu merupakan “keharusan”, banyak orang yakin bahwa persoalan kemiskinan akan bisa ditanggulangi.
Namun demikian, kenyataan sekarang memperlihatkan kondisi kesejahteraan ekonomi yang timpang.Komposisi jumlah orang kaya yang tampak terus meningkat belum memberikan solusi atas penyelesaian problem kemiskinan umat.Muncul pertanyaan, mengapa zakat belum memberikan dampak yang berarti bagi penyelesaian kemiskinan?
Pembicaraan tentang zakat sesungguhnya telah banyak dikaji orang.Telah banyak literatur yang mencoba melihat zakat dari berbagai sisi.Dari pembahasan aspek hukumnya (fikih zakat), manajemen zakat, akuntansi zakat, organisasi pengelola zakatnya, fundraising zakat dan pendayagunaan zakat atau peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan.Kalangan ekonom dan peminat kajian pembangunan saat ini juga telah banyak melakukan kajian-kajian serupa.Misalnya Ziauddin Ahmad et.all (1983) yang mengkaji zakat sebagai sebuah instrument kebijakan fiskal .Munawar Iqbal (1997) juga menerbitkan sejumlah tulisan yang mendiskusikan zakat sebagai sebuah instrumen jaring pengaman sosial yang merupakan bagian dari sebuah system yang terintegrasi dari program pengentasan kemiskinan dan distribusi pendapatan . Abu Al Hasan Sadeq (1994) juga melakukan kajian serupa lewat kajiannya yang bertajuk A Survey of the Institution of Zakah:Issues, Theories, and Administration. Dalam bukunya ini Sadeq menawarkan dimensi ekonomi, hukum dan administrasi instrumen zakat. . Demikian pula dengan M. Umer Chapra (2000) yang dalam tulisannya banyak menyinggung peran penting yang dimainkan zakat dalam masyarakat. . Dan banyak lagi tulisan para cerdik pandai tentang zakat dan pembangunan ekonomi.
Hal ini menunjukkan sedemikian kuatnya semangat kajian dan tulisan tentang zakat dan berusaha membuktikan betapa pentingnya peran zakat sebagai sebuah instrumen pembangunan ekonomi.
B. Zakat dan Peran negara
Terkait dengan pembangunan ekonomi tentunya, hal ini harus melibatkan peran Negara dalam pengelolaan zakat.Karena bagaimanapun juga kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah dalam suatu Negara.Namun hingga saat ini (sejauh pengetahuan pemakalah) belum banyak literatur yang berusaha untuk mendorong zakat agar kembali ke dalam kekuasaan negara untuk mengumpulkan dan mendistribusikannya sebagai bagian integral dalam kebijakan fiskal pemerintah. Kalau toh ada hanya sebatas wacana yang belum memungkinkan untuk dilaksanakan.Karena pengaruh politik di suatu Negara yang tidak mendukung.Misalnya Jamal Do’a (2001) menulis tentang wacana menggagas pengelolaan zakat oleh Negara . Hal ini sebagai refleksi terhadap lahirnya UU no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, yang pelaksanaannya hingga tahun 2001 belum berjalan karena tidak ada peraturan pemerintahnya dari Presiden. Memang upaya-upaya pengelolaan zakat oleh Negara hingga saat ini masih berjalan.Untuk teknis pelaksanaannya UU no 38 tahun 1999 menggunakan keputusan menteri agama (KMA) no 582 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan undang-undang no 38 tahun 1999 tentang penglolaan zakat.Kemudian disempurnakan dengan KMA no 373 tahun 2003.
Setelah sekian tahun berjalan ternyata ada saja peran-peran pemerintah yang tidak berjalan.Boleh dikata hampir seluruh peran tidak berjalan.Baik peran sebagai regulator, pembina maupun peran sebagai pengawas.Padahal peran ini sangat dibutuhkan sekali untuk kemajuan pengelolaan zakat di Indonesia. Hampir dalam setiap kesempatan pemerintah selalu mempertanyakan, “ mengapa pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) lebih baik dibanding pegelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) ? ” . Dari sisi penghimpunan, pengelolaan maupun pentasyarufan.Sebenarnya mereka tahu permasalahannya, tatapi tidak mampu berbuat dengan tangannya.Untuk memfungsikan kembali peran-peran tersebut harus ada penegasan yang lebih konkrit dan jelas.
Melihat permasalahan tersebut diatas maka perlu diupayakannya amandemen UU no 39 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sejak tahun 2006 ketika Musyawarah Nasional Forum Zakat (FOZ) bulan April 2006 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Dalam blueprint zakat yang digagas waktu itu memunculkan ide menyatukan lembaga dan badan amil zakat yang ada kedalam Badan Zakat Indonesia yang berperan sebagai pengawas dan regulator.Sehingga fungsi pengawasan dan regulator bukan lagi ada pada pemerintah (dalam hal ini pihak Kementrian Agama).
Sesungguhnya apabila pemerintah serius dalam pengelolaan zakat, maka potensi zakat yang besar akan mampu tergali. Logikanya sederhana, beberapa badan amil zakat daerah yang mampu mengelola secara professional ternyata mampu mengumpulkan dana yang cukup besar dibanding BAZ lainnya. BAZ kota Yogyakarta misalnya sejak bulan Nopember 2009 hingga Oktober 2010 ini mampu menghimpun dana zakat hampir 1,3 Milyar.Dilihat dari grafik perolehan zakat dari bulan kebulan kenaikannya cukup fantastic, yang tahun sebalumnya hampir tidak ada pemasukan dana ZIS. Penghimpunan zakat infak shadaqah BAZ kabupaten kota terbesar di Indonesia adalah BAZ kota Padang (Sumatra Barat) dan Baitul Maal Kota Lansa (NAD) yang setiap bulannya mencapai lebih dari 1 milyar. Prof. Dr. Marantua Simanjuntak ketua BAZ Propinsi Sumatra Barat dan Maigus Natsir (Ketua BAZ Kota Padang) pernah menyatakan bahwa ia banyak belajar dari LAZ yang ada. Bahkan tidak di pungkiri bahwa pendongkrak perolehan dana ZIS adalah ketika mengikuti pelatihan “Profesionalisme Pengelolaan Zakat” yang diselenggarakan oleh Forum Zakat (FOZ) di villa Bina Qolbu Cinere Puncak Bogor bulan juli 2007 lalu. Walaupun demikian ia masih merasa kecil jika dibandingkan dengan peran LAZ dalam menghimpun dana ZIS masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat keterbatasan SDM di BAZDA dan kebanyakan pengurus BAZDA adalah para pejabat yang tidak mungkin fokus pada pengelolaan zakat.Sehingga terkesan BAZDA dikelola tidak professional.Senada dengan pernyataan Prof. Marantua dan Maigus Natsir, Aidil Fan ( Ketua Baitul Maal Kota Langsa) juga menyatakan hal yang sama saat bertemu dengan pemakalah di World Zakat Forum 28-September – 2 Oktober di Hotel Inna Garuda Yogyakarta.
Kenyataannya pemerintah tidak serius menangani permasalahan zakat ini.Jika kita bandingkan dengan pengelolaan zakat yang dikelola oleh swasta dalam hal ini lembaga amil zakat sangat jauh berbeda. Inilah yang menjadikan iri pemerintah (dalam hal ini Direktur Pemberdayaan Zakat Prof Dr. Nasrun Harun, MA ketika itu) untuk menghentikan praktek Lembaga amil zakat yang dikelola swasta yang selalu disampaikan setiap sosialisasi perubahan UU no 38 tahun 1999. Argumentasi yang dipakai selalu menganggap bahwa LAZ itu illegal, karena salah penafsiran. Yang dimaksud dengan lembaga amil zakat dalam UU no 38 itu menurut Departemen agama (Prof. Dr. H. Nasrun harun, MA) adalah yang didirikan oleh ormas Islam yang besar, seperti Nahdlotul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan selain itu adalah illegal.Jadi bukan seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, PKPU, YDSF Surabaya dan lain-lain.

C. Zakat dan Pengelolaannya

Zakat berarti menumbuhkan, memurnikan (mensucikan), memperbaiki yang berarti perbaikan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiabn membayar zakat.Jadi zakat ini berfungsi untuk mensucikan jiwa manusia dari sifat (mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta). Dan mampu membuka jalan bagi pertumbuhan dan kemajuan (melalui pembelanjaan untuk orang lain).

Aspek zakat ini dijelaskan dalam al Qur’an suratat Taubah ayat 103 yang artinya “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan membersihkan yakni zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.Sedangkan mensucikan maksudnya yakni dengan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda orang yang menunaikan zakat.

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan sosial didalam masyarakat seminimal mungkin.Tujuannya menjadikan perbedaan-perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tetap kaya dan miskin makin kaya. Rasulullah saw menjelaskan bahwa zakat merupakan uang yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang yang miskin. Oleh karena itu tujuan mendistribusikan harta dari masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak seorangpun warga muslim yang tinggal dalam keadaan miskin (menderita).

Dengan demikian sudah jelas bahwa zakat ini adalah kewajiban agama yang dibebankan kepada orang kaya agar dapat membantu masyarakat yang miskin.Dengan cara ini Islam menjaga harta dimasyarakat tetap dalam sirkulasi dan tidak terkonsentrasi ditangan segelintir orang saja. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. al Hasyr ayat 7 yang artinya “apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”

D. Fungsi Zakat
Kalau kita memperhatikan kembali sejarah nabi Muhammad saw, perjalanan beliau yang membawa ajaran-ajaran kebaikan bagi masyarakat pada umumnya, yang disimbulkan dengan akhlaq. Sebagaimana disampaikan dalam Al Hadits mengatakan, ( انمابعثت لاتممامكريم الاخلاق )”sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq”. Kondisi masyarakat yang sangat rusak dari sisi sosial, ekonomi dan budaya.Dari sisi sosial terjadi kezaliman yang teramat sangat, tanpa memperhatikan bahkan mencederai nilai- nilai perikemanusiaan. Manusia yang seharusnya dimuliakan sebagai makhluk Allah, tetapi tidak ada nilainya dihadapan para pemegang harta kekayaan dan penguasa. Perbudakan merajalela dihampir seluruh penjuru jazirah arab. Nilai manusia dihargai dari sisi tenaga dan kecakapan, tanpa melihat potensi dan kemampuan secara intelektual. Mereka dijual belikan sebagai budak.
Kakayaan dan kedudukan tinggi diperoleh dengan jalan berdangang keberbagai penjuru dunia. Bahkan dalam perjalanan ketimur ada sejarawan yang mengatakan sampai ke Indonesia. Jalan dagang antara timur dan barat senantiasa melalui tiga daerah di timur tengah, yaitu laut merah, lembah Nil di barat, teluk Persia-Eufrat di timur dan Yaman-Hejaz-Syuriah diantara kedua jalan barat dan timur . Pada awal abad ke enam M, jalan di sebelah barat dan disebelah timur tidak aman karena banyak peperangan yang terjadi disana. Sebagai akibatnya pengangkutan barang dari timur kebarat pindah ke jalan Yaman – Hejaz – Suriah. Kenyataan inilah yang digambarkan dalam al Quran surah al Quraisy;1-2
Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas
Perjalanan ke Yaman pada musim dingin dan perjalanan ke Suriah pada musim panas. Barang dagangan dari timur diambil dari Yaman untuk di bawa ke Suriah. Mekkah merupakan tempat transit antara dua pusat perdagangan ini. Lebih dari itu, Mekkah kemudian menjadi pusat kota perdagangan, pusat keuangan. Kapital tertumpuk di Mekkah.
Perhatian masyarakat mekkah dan sekitarnya pada soal dagang ini, digambarkan dalam al Quran, seperti dalam QS an Nur 37:
Orang-orang yang soal dagang dan jual beli tidak memalingkan mereka dari keadaan mengingat Tuhan, melakukan sholat dan menunaikan zakat.
Dalam QS Al Baqarah 16;
Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.
Perhatian pada soal keuangan digambarkan dalam alquran seperti dalam surat at Taubah 55;
Janganlah harta dan anak mereka menimbulkan rasa takjub dalam dirimu……
Surat Al Humazah; 1-3
Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ia mengira hartanya akan dapat membuat kesenangan dan kekal.
Perubahan kota mekah menjadi pusat perdagangan dan keuangan membawa perubahan pula pada kebudayaan masyarakat Arab. Kalau sebelumnya keanggotaan dalam suku bangsa menjadi kriteria solidaritas sosial, namun sekarang kriteria itu sudah tidak berlaku lagi. Kekayaan membuat orang bisa berdiri sendiri dan ketergantungan pada suku bangsa untuk keselamatannya pun berkurang. Disamping materialisme, individualisme mulai timbul. Orang sudah banyak mementingkan pribadinya. Pedagang-pedagang dan orang-orang kaya mengadakan hubungan yang erat untuk memelihara kepentingan bersama. Timbullah dalam masyarakat golongan yang berada dan golongan yang tidak berada. Golongan kaya bersifat kikir, tidak mau megeluarkan uang untuk kepentingan umum dan semakin bertambah kaya. Sedangkan golongan yang tidak berada bertambah semakin miskin. Jurang yang memisahkan antara keduanya semakin bertambah besar dan menganga. Golongan kaya tidak mau meringankan beban kehidupan dan penderitaan golongan miskin dan yatim piatu. Malah harta yatim piatu mereka kuasai untuk kepentingan mereka sendiri. Situasi ini digambarkan dalam Al quran
Adapun yang bakhil dan tidak berhajat kepada orang lain, dan menolak yang baik, akan kami permudah baginya jalan kesukaran. Kekayaan tidak dapat menolongnya ketika ia hancur (QS 92;8-11)
Dalam keadaan inilah turun ayat-ayat yang mendorong orang berbuat baik terhadap golongan orang miskin serta yatim piatu dan ayat- ayat mengenai zakat. Maka tepatlah kalau dikatakan zakat mempunyai fungsi sosial.
Sekarang ini, kita hidup di alam yang sangat jauh berbeda dengan keadaan pada saat Rasulullah masih hidup. Keadaan ekonomi ,sosial dan kebudayaan yang pada dasarnya tidak hanya berbeda dengan keadaan masyarakat yang dihadapi Nabi muhammad SAW, empat belas abad yang lalu. Ekonomi modern juga membawa kekayaan materi bagi segolongan masyarakat, dan juga menimbulkan materialisme dan individualisme. Di satu pihak terdapat golongan miskin. Kalau golongan kaya bertambah kekayaannya, golongan,miskin juga betambah parah kemiskinannya. Jurang kaum berada dan kaum tidak berada bertambah luas dan dalam.
Pada masa silam sistem zakat yang dijalankan dengan baik dapat memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Pada zaman modern ini kita melihat perlunya sistem itu dipakai lagi dalam usaha mengatasi problem sosial yang kita hadapi sekarang. Kalau pada masa Rasulullah SAW dan para shahabat zakat berfungsi sosial, maka sekarang juga zakat harus dapat memainkan peran sebagai itu. Bukankah ajaran Islam sesuai dengan segala zaman dan segala tempat ? Masalahnya sekarang adalah kenapa zakat tidak lagi mendapat perhatian besar dari ummat Islam ?
D.1. Rukun Islam
Seseorang yang menetapkan hati untuk menjadikan Islam sebagai agamanya, tentu memiliki konsekwensi yang sangat berat. Zakat termasuk ke dalam rukun Islam yang lima dan merupakan satu dari ibadah yang empat, disamping sholat, puasa dan Haji. Sangat menarik perhatian bahwa kita ummat Islam di Indonesia yang mayoritas hampir-hampir sangat mementingkan persoalan ibadah ini. Sehingga kriteria Islam atau tidaknya seseorang, yang umum dipakai adalah ketaatan dan kepatuhan yang bersangkutan dalam melaksanakan ibadah, terutama sholat dan puasa serta ada juga haji bagi yang mampu. Kriteria yang dipakai untuk menentukan Islamnya seseorang bukanlah iman dna pengakuan yang mestinya menjadi pokok daripada Islam Itu sendiri. Yakni pengakuan syahadat;Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (Ilah) yang selain dari pada Allah swt, Dan aku bersaksi bahwa nabi Muhammad SAW adalah rasul dan utusan Allah.
Seperti yang disebut dalam ajaran tauhid. Bahkan ada sebagian masyarakat Indonesia, hingga saat ini, orang yang tidak melakukan Ibadah, sekalipun ia beriman, oleh masyarakat umum dianggap bukan Islam. Jadi keislaman hanya didasarkan pada persoalan ibadah saja, meskipun mereka yang dituduh itu ada iman di dalam dadanya. Ini pentingnya masalah ibadah, yang amat diagungkan di masyarakat kita. Kedudukannya teramat tinggi. Hampir-hampir mengalahkan sisi-sisi keimanan.
Walaupun ibadah menjadi sentral keislaman seseorang, namun hal yang sangat mengherankan adalah zakat yang merupakan bagian dari ibadah kurang mendapat perhatian, dan tidak dianggap sama pentingnya dengan ibadah yang lain seperti shalat, puasa dan haji. Sering kita mendengar bahwa orang yang tidak sholat lantas dicap sebagai orang yang bukan Islam. Namun apakah ada orang yang tidak menunaikan zakat, lantas dicap tidak Islam. Rasanya belum pernah ada ucapan bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat bukan lagi orang Islam.
Di dalam khutbah-khutbah, ceramah pengajian dan dakwah lainnya, pembicaraan menganai zakat memang menempati urutan porsi yang sangat kecil jika dibandingkan dengan pembicaraan tentang sholat, puasa dan haji.
Apa yang menjadi penyebab kurangnya perhatian tentang zakat ini ? Ada beberapa penyebab yang pernah di kemukakan oleh para cerdik pandai, dan sangat erat hubungannya dengan kondisi sosial;
1. Pada zaman sekarang ini sudah ada sistem pajak yang sudah sangat teratur, dari Undang-undangnya, Peraturan pemerintahnya, petunjuk teknis dan pelaksanannya sudah diatur sedemikian rupa sehingga sangat memudahkan bagi pembayar pajak.Sementara zakat dari perhatian pemerintah masih sangat kurang walaupun sudah ada Undang-udangnya yakni undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, namun peran pemerintah masih sangat minim. Hal lain yang berkaitan dangan zakat dan pajak ini, adalah zakat sudah dimasukkan dalam undang-undang perpajakan yakni tentang pajak penghasilan, dalam undang-undang tentang pajak penghasilan itu disinggung tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Namun hal ini kurang menarik minat masyarakat untuk membayar zakat. Dan harus diakui ahwa sistem pajak memang lebih teratur. Dari undang-undang, Peraturan pemerintah, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, sampai punishme bagi wajib pajak yang tidak mau bayar pajak. Bagaimana dengan zakat ? Belum ada yang sedetail itu. Undang-undang yang ada hanya megatur pengelolaan sangsi bagi pengelola. Sehingga masih bisa dianggap wajar apabila masih ada orang yang kaya tidak bayar zakat. Bahkan ada seseorang yang oleh masyarakat dipandang sebagai tokoh dan ulama mengatakan zakat sama dengan pajak. Sehingga kalau sudah bayar pajak tidak perlu lagi bayar zakat.
2. Dalam konteks dunia, pemerintah yang ada di dunia Islam sekarang kurang memenuhi persyaratan untuk memungut zakat.
3. Karena tidak lagi diatur oleh pemerintah, masyarakat kurang percaya bahwa zakat yang dikumpulkan akan dipergunakan dengan semestinya.
Disamping itu, ada lagi sebab yang perlu mendapat perhatian, yaitu kesadaran sosial umat kurang mendalam. Perhatian umat lebih banyak tertuju kepada hidup ukhrowi daripada kehidupan sosial, sungguhpun kehidupan sosial itu sebenarnya termasuk dalam ajaran agamanya. Dikalangan masyarakat terdapat pengertian bahwa kewajiban agama terbatas pada pengabdian kepada Tuhan dan tidak termasuk di dalamnya pengabdian kepada manusia dan masyarakat. Yang dipentingkan adalah fardhu ’ain, dan fardhu kifayah telah dilupakan. Yang dipentingkan dalam istilah arab modern adalah ibadah syakhsiyah, sedangkan ibadah ijtima’iyah atau furudh ijtima’iyah dianggap kurang penting.
D.2. Rukun Pribadi
Yang dimaksud oleh ulama-ulama modern dengan ibadah syakhsiyah atau ibadah pribadi adalah kewajiban-kewajiban yang bersifat pribadi, yang dapat dilaksanakan tiap muslim dengan sendirinya terlepas dari sesama manusia dan masyarakat.Dalam pelaksanaan kewajiban ini, turut sertanya orang lain tidak diperlukan. Dalam ibadah syakhsiyah, terdapat hubungan langsung antara manusia dengan Sang Kholik yang Maha Pencipta. Yang bersangkutan sendirilah yang akan mendapat keuntungan dari pelaksanaan kewajiban ini. Termasuk di dalamnya adalah sholat, puasa dan haji.

D. 3. Rukun Sosial
Ibadah ijtima’iyah atau furudh ijtima’iyah tidak dilaksanakan secara individual, tetapi harus berhubungan dengan sesama manusia dalam masyarakat. Ibadah ijtima’iyah adalah kewajiban-kewajiban yang bersifat sosial, yang dilakukan terhadap masyarkat. Ibadah ini tidak melibatkan hubungan langsung antara manusia dengan Allah sebagai Tuhan, tetapi antara manusia dengan manusia lainnya. Malalui amalnya terhadap sesama manusialah maka orang yang melakukan amal ”ibadah sosial” atau kewajiban sosial ini, pelaksanaan amal dan penerima amal sama-sama memperoleh keuntungan.
Zakat termasuk dalam ibadah sosial. Zakat tidak diberikan kepada Allah, tetapi kepada sesama manusia dalam masyarakat. Pemberi zakat menerima pahala dari Allah swt, melalui amal zakat dalam membantu sesama manusia yang berada dalam kekurangan dan kemiskinan.Pemberi zakat mendapat untung dalam bentuk pahala dari Allah swt yang akan diterimanya kelak di akhirat, sedang penerima zakat memperoleh untung di dunia ini juga dalam bentuk material yang meringankan kesulitan hidupnya.
Amal-amal sosial lainnya termasuk dalam ibadah sosial. Ibadah sosial tidak kurang pentingnya daripada ibadah shalat, puasa dan haji.
Jelas kiranya bahwa pendapat dikalangan masyarakat kita bahwa shalat, puasa dan haji adalah puncak segala-galanya dalam ibadah, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad saw. Maka dalam menggiatkan pengamalan ibadah zakat yang diperlukan dalam rencana pembangunan ekonomi masyarakat kedepan adalah perlunya mengubah mental masyarakat yang menomorduakan ibadah sosial seperti kewajiban membayar zakat ini. Masyarakat perlu diberi penjelasan bahwa amal sosial tidak kurang pentingnya dari ibadah shalat, puasa dan haji. Kedua ibadah ini perlu dan sama-sama dipentingkan untuk menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak. Pelaksanaan ibadah pribadi saja belum tentu menjamin masuk surga dan demikian juga kalau hanya melaksanakan ibadah amal sosial saja. Jadi harus dijalankan keduanya, yakni ibadah pribadi dan ibadah sosial.
E. Penghimpunan Zakat
Perkembangan organisasi pengelola zakat (OPZ) dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan kualitas para amilnya. Hal ini berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh OPZ dan tingkat kesadaran kaum muslimin dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim yang sudah memenuhi persyaratan kewajiban-kewajibannya. Semakin banyak OPZ bermunculan semakin banyak pula dana masyarakat bisa tereksplorasi.
Logikanya, semakin profesional organisasi pengelola zakat, semakin baik pula layanan yang diberikan kepada para muzakky, kepuasan muzakky dalam menyalurkan dana zakatnya tergantung pada tingkat kualitas layanannya. Demikian juga tingkat profesionalitas dan kualitas pelayanan sebuah OPZ akan mempengaruhi banyak hal; seperti tingkat kepercayaan masyarakat muslim kepadanya, tingkat perolehan dana ZIS, tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat dan yang tidak kalah penting adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Dimana profesionalitas itu pasti ada standartnya. Minimal ada visi bersama bagi sebuah OPZ yang akan menjadi tujuan jangka panjang dalam penge-lolaan OPZ itu.
Kalau sebuah organisasi tidak memiliki visi bersama yang akan dituju, maka tidak akan terjadi heroik dalam operasionalnya. Berjalan apa adanya dan lesu dalam operasionalnya. Namun sangat berbeda jauh, apabila sebuah organsasi memiliki visi ke depan yang menjadi tujuan organisasinya. Organisasi yang memiliki visi bersama pasti memiliki perencanaan dan strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kapan visi itu akan terwujud ditunjukkan dengan gambaran yang sangat jelas dengan prediksi-prediksi yang masuk akal.
Setiap organisasi pengelola zakat memiliki peran dan posisi yang sangat strategis di tengah-tengah masyarakat muslim khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam sejarah perzakatan Indonesia, telah banyak organisasi pengelola zakat yang sudah berusia 10 tahun dengan segala kiprahnya. Bahkan YDS Al Falah Surabaya telah berdiri sejak 1 maret 1987, hingga sekarang berusia lebih dari 20 tahun dan masih tetap eksis. 20 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah organisasi pengelola zakat. Hebatnya lagi lembaga ini tetap dipercaya masyarakat dalam menyalurkan dana zakat infak dan shadaqahnya. Panjangnya waktu yang dilalui menunjukkan perannya yang cukup eksis ditengah-tengah masyarakat.
Selain tingkat profesionalitas, visi bersama ikut menggerakkan seluruh elemen-elemen organisasi yang ada. Daya tahan yang begitu luar biasa bertahun-tahun menjalani perkembangan pasang naik dan pasang surut organisasi dalam membiayai seluruh program dan operasional organisasinya, tentulah dikarenakan ketersediaan dana yang cukup bagi organisasi tersebut.
Ada OPZ yang memiliki dana cukup, karena para pencetus dan pendirinya telah menyediaan dana kegiatan organisasi dalam waktu yang relatif cukup panjang. Namun ada juga OPZ yang hanya bermodalkan semangat untuk meraih mimpi mendapatkan simpati dan kepercayaan masyarakat dengan modal biaya yang sangat kecil sekali, bahkan boleh dikata tidak ada. Mereka tetap bertahan untuk melakukan program dan memberdayakan masyarakat tanpa ada dana awal. Organisasi semacam ini tanpa ada manajemen dan kualitas perjuangan yang baik tidak akan bertahan lama. Bahkan akan hancur ditengah jalan. Banyak juga kaum muslimin ramai-ramai mendirikan organisasi dan yayasan-yayasan Islam tetapi tidak ada tindak lanjut dalam operasionalnya. Karena dalam setiap aktifitasnya membutuhkan dana. Mereka harus memeras otak dan tenaga untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat untuk mendapatkan dana operasional itu.
Oleh karena itu, bagi organisasi pengelola zakat yang tidak memiliki dana awal yang cukup, apalagi yang didirikan tanpa dana sama sekali, maka pengumpulan dana untuk membiayai program dan kegiatan menjadi sebuah keharusan bagi organisasi tersebut.
Kiprah OPZ dalam memberikan keyakinan kepada masyarakat muslim tentang pengelolaan Zakat yang baik dan professional tentunya menjadi harapan besar bagi perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia ke depan. Ambil contoh misalnya di DIY hingga sekarang ada 34 lembaga dan badan amil zakat yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Semuanya mendapatkan dana yang cukup besar dalam setiap tahunnya. Bahkan di kabupaten Gunung Kidul yang dianggap oleh sebagian masyarakat berpenduduk miskin mampu menghimpun zakat hingga 1 milyar dalam setahun.
Sebagai ilustrasi perbandingan perolehan dana Badan Amil Zakat (bentukan pemerintah) dan Lembaga Amil Zakat (bentukan masyarakat) maka perlu saya sampaikan bahwa apabila dilihat dari sisi penghimpunan dana zakat Tahun 2008 di wilayah DIY, dana yang dihimpun oleh 6 BAZ di Propinsi DIY hanya berkisar 450 jutaan. Sementara yang dihimpun LAZ menunjukkan angka 63 Milyar.
PENGHIMPUNAN ZIS TAHUN 2008
BULAN Jumlah ZIS
Januari 3,356,510,500
Februari 3,780,522,000
Maret 4,076,200,000
April 4,327,009,000
Mei 4,328,540,300
Juni 4,224,520,000
Juli 4,156,100,000
Agustus 4,200,706,000
September 7,425,005,100
Oktober 12,637,005,000
Nopember 4,163,010,000
Desember 6,348,430,000
Jumlah 63,023,457,900

Gb 1. Jumlah Penghimpunan ZIS tahun 2008 oleh 8 LAZ di DIY
Perkembangan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan yang berarti, baik dari segi penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, maupun pertanggungjawaban.Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat pun semakin meningkat. Sebagai contoh, dana zakat yang terkumpul pada tahun 2005 lalu mencapai angka Rp 820 miliar, atau naik sebesar 173 persen dari perolehan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 300 miliar. Data terakhir dari Forum Zakat secara nasional perolehan dana ZIS yang dihimpun oleh Organisasi Pengelola Zakat tahun 2009 mencapai 1,3 Trilyun.
F. Pendayagunaan Zakat
Dalam bidang pendayagunaan, zakat mampu mengentaskan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan diberbagai bidang.Bidang ekonomi melalui program penguatan modal bagi masyarakat dhuafa, pelatihan kewirausahaan, pelatihan ketrampilan-ketrampilan (montir, baby sister, teknisi, menjahit, bahasa, marketing dll).Dalam penguatan modal masyarakat miskin harus menjadi perhatian serius.
Ada beberapa alasan yang menyebabkan hal ini harus menjadi perhatian serius; Pertama; masyarakat miskin adalah masyarakat yang termarginalkan dari sisi ekonomi. Memang masyarakat miskin bekerja di berbagai sektor, misalnya, pertambangan pasir, pertambangan batu kali, pemecah batu, profesi tukang batu, tukang kayu, gardener, cleaning service, tukang parkir, tukang tambal ban, tukang pembersih ruput kuburan (seperti di Jakarta), penggali kubur, pembersih got dan lain-lain. Semua itu dibutuhkan oleh setiap orang. Namun kadang-kadang ada juga yang memicingkan mata terhadap tugas-tugas tersebut. Bisa dibayangkan bagaimana seandainya mereka para tukang itu ngambek dan tidak mau kerja. Atau menuntut pekerjaan yang lebih layak dari pada yang selama ini mereka kerjakan. Barangkali dunia akan menjadi kotor, semrawut, bau tidak enak dan lain-lain termasuk mungkin (maaf) menjijikan. Oleh karena itu aksi-aksi mereka dalam beraktifitas haruslah dihargai. Kalau kita tidak bisa menghargai dengan peningkatan upah, minimal sering diberi bonus tambahan agar mereka bisa bekerja dengan maksimal.
Mereka sangat dibutuhkan perusahaan tetapi bukan sebagai leader. Mereka bekerja ditempat-tempat yang kotor yang tidak setiap orang mau mengerjakannya. Seperti sebagai tukang sampah, pembersih got-got/selokan yang kotor. Bekerja di apartemen-apartemen mewah sebagai tukang cat yang memiliki beban dan resiko yang berat, bahkan kadang harus berhadapan dengan resiko kematian. Tidak ada orang yang mau bekerja dengan beban yang berat dan gaji yang kecil kecuali mereka yang miskin.
Kedua, masyarakat miskin adalah masyarakat yang dilihat dari sisi pendidikan rata-rata rendah. Mereka tidak mampu mengembangkan pemikiran lebih luas, karena selama ini yang dihadapi hanya itu-itu saja. Jarang diantara mereka yang berpendidikan rendah memiliki wawasan luas. Kalau toh ada prosentasenya sangat kecil. Biasanya yang sedikit ini mampu mengembangkan potensi diri karena memiliki keuletan yang luar biasa dan tidak takut untuk jatuh terpuruk. Bagi mereka yang ulet, keterpurukan bukanlah akhir dari sebuah usaha, tetapi pemicu untuk belajar dari kegagalan sehingga dari pengalaman kegagalan yang pernah di alaminya, ada optimisme untuk tidak mengalami kegagalan yang kedua kalinya.
Memang tidak ada kaitannya langsung antara pendidikan dan kesejahteraan. Namun biasanya kaitan yang terjadi itu tidak berdampak secara langsung. Artinya dengan pendidikan tinggi yang dimiliki, seseorang mampu mengembangkan ide-ide segarnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebenarnya hanya kebiasaan pola hidup disiplin dan beranilah yang mampu mengubah diri menuju kesejahteraan. Jadi tidak ada jaminan bahwa dengan pendidikan tinggi kesejahteraan seseorang otomatis menjadi tinggi pula. Tergantung dari disiplin, kemauan dan keberanian yang dimiliki seseorang yang akan mampu mengubah nasib seseorang menjadi lebih sejahtera. Orang yang memiliki pendidikan rendah sebenarnya juga memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan, karena kesejahteraan tidak tergantung pada tingkat pendidikan.
Betapa banyak lulusan perguruan tinggi, dari diploma hingga sarjana, dari pendidikan D2, D3, S1 hingga S2 namun beberapa tahun masih mencari lapangan kerja. Lamar sana lamar sini, mencari lowongan setiap hari dari media surat kabar, browsing internet,berdesak-desakan mendapatkan informasi bursa kerja, CPNS dan lain-lain. Waktu yang lama ia gunakan hanya untuk menunggu pengumuman diterima menjadi tenaga kerja di sebuah perusahaan. Waktu, tenaga, dana ia gunakan untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan, pas foto, foto copy ijazah, legalisir ijazah, mencari kartu kuning dengan berdesakan, mencari Surat Keterangan Kelakuan Baik dari kepolisian dan lain-lain. Ratusan bahkan ribuan pelamar memperebutkan formasi lowongan yang diperuntukkan hanya untuk beberapa orang saja. Perasaan kecewa, sedih, bercampur jengkel menghantui hati mereka ketika tidak diterima menjadi karyawan perusahaan atau CPNS. Hal seperti ini menggejala di kalangan masyarakat kita, tidak membedakan golongan miskin atau kaya.
Tetapi ada sebagian kecil warga masyarakat miskin yang mau berusaha tanpa memikirkan peluang-peluang menjadi karyawan sebuah perusahaan atau pegawai negeri. Padahal kalau sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam pencarian lowongan kerja itu mau menggunakan waktu, tenaga dan dana dengan sebaik-baiknya ia bisa menggunakan sebagai modal untuk mengembangkan usaha sendiri. Bukankah Stan Shich seorang pengusaha terkenal pendiri Acer pernah mengungkapkan sebuah pernyataan bahwa,”Menjadi kepala seekor ayam lebih baik dari pada menjadi buntut seekor sapi.” Arti dari ungkapan ini kira-kira begini “lebih baik menjadi direktur di perusahaan sendiri walaupun kecil daripada menjadi karyawan di perusahaan besar” Usaha sendiri walaupun kecil adalah lebih baik, karena bebas tidak terikat pada waktu kapan harus bekerja, tidak terikat pada tempat dimana harus bekerja, Terserah bagaimana ia mengembangkan usahanya tanpa dituntut target harus mendapatkan berapa customer dan berapa penghasilannya. Ia bisa menentukan berapa penghasilan yang diharapkan dalam sebulan yang ia mau. Tentunya penghasilan besar harus didiringi dengan ikhtiar yang besar pula.
Memang belajar di perguruan tinggi bagi seseorang merupakan harapan dan cita-cita yang luhur dan dambaan bagi setiap orang tua. Minimal dengan pendidikan tinggi dan gelar sarjana yang disandangnya, seseorang memiliki bekal wawasan yang lebih luas dan kemudahan didalam menjalankan manajemen organisasi usaha, kalau mereka mau membuka usaha sendiri.
Pendidikan tinggi yang tidak menyiapkan mahasiswanya untuk berwirausaha mendorong adanya peningkatan pengangguran intelektual. Sehingga ada seseorang yang dari sisi pendidikan cukup tinggi tetapi kesejahteraan hidup tidak diperolehnya, karena tidak memiliki life skill yang diperlukan sebagai bekal menjalani kehidupan untuk medapatkan kesejahteraan.
Adapula sebaliknya ada orang yang dari sisi pendidikan rendah bahkan tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali tetapi dengan keuletan, dan semangat belajar yang tinggi untuk maju, ia mengalami kuantum yang luar biasa dalam mendapatkan kesuksesan di dunia. Memang harus diakui bahwa kebanyakan masyarakat miskin itu dari sisi pendidikan, rata-rata rendah. Adanya pembelajaran life skill kepada mereka harus ditumbuhkan. Tentunya ini tidaklah semudah membalik telapak tangan, perlu pembelajaran, contoh, dan praktek yang terus menerus .
Ketiga, masyarakat miskin adalah masyarakat yang sulit untuk mendapatkan akses perbankan. Perbankan tidak mau mengambil resiko terlalu besar untuk menggulirkan dananya tanpa ada agunan. Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki agunan untuk dijaminkan kepada bank. Jangankan agunan untuk pinjaman, untuk membiayai hidup sehari-hari saja terasa susah. Sehingga wajar apabila orang miskin susah untuk mendapatkan akses perbankan.
Kalau toh seandainya ia mendapatkan kredit dengan tingkat suku bunga yang rendah (misalnya 0,5%/tahun seperti yang ditawarkan salah satu BUMN di Yogyakarta dalam program PKBL (Proyek Kemitraan dan Bina Lingkungan), dengan pengamatan dan informasi yang dimilikinya seolah-olah itu sangat berat dan membebani kecuali mereka yang sudah memiliki usaha atau pernah berusaha. Ini penilaian dari sisi nasabah. Dari sisi perbankan jelas, karena belum ada pengalaman bank tidak mungkin berani mengambil resiko besar dengan kredit macet tanpa adanya agunan yang dijadikan jaminan.
Ini adalah tantangan bagi para pekerja sosial, LSM-LSM, dan para fasilitator pemberdaya masyarakat serta para amilinuntuk menunjukkan bahwa kemiskinan bukan untuk dijauhi dan dibiarkan tanpa ada solusi, tetapi digandeng, dibimbing, diajak bicara, diajak berpikir mengenai permasalahan yang dihadapi dan bagaimana menyelesaikan persoalan yang dihadapinya itu dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah norma hukum yang berlaku di masyarakat bahwa kewajiban orang hutang adalah nyahur/mengembalikan(melunasi hutang).
Adanya sosialisasi, pendekatan dan motivasi bagi warga masyarakat miskin untuk tetap memperjuangkan hidup dengan bekerja keras, pendampingan yang rutin, menerima keluhannya mengarahkan, dan memberikan pengajaran tentang perencanaan usaha yang baik dan benar adalah sesuatu yang harus dijalankan untuk peningkatan kesejahteraan.
Program pendayagunaan yang memberdayakan menarik simpati masyarakat serta memberi kesadaran untuk menunaikan zakat.Masyarakat semakin menunjukkan keyakinan bahwa dana ZIS ini memiliki potensi untuk mengentaskan problematika kemiskinan yang saat ini tengah dihadapi bangsa Indonesia. Bahkan, dalam sebuah penelitian tesis mahasiswa UGM, dari 342 muzakky yang membayar zakat melalaui 10 LAZ di DIY terungkap bahwa sebanyak 86 persen muzakki/munfiq memiliki keyakinan dana ZIS akan mampu mengentaskan kemiskinan.
Untuk mencapai hal tersebut, mereka berpendapat bahwa dana ZIS ini harus dikelola melalui lembaga yang amanah dan profesional (67 persen). Jika tidak, maka dampak ZIS tidak akan signifikan. Sungguh ini merupakan sinyalemen yang sangat menggembirakan.
Kita pun bisa melihat bahwa lembaga zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), memiliki peran dan kontribusi yang sangat signifikan di dalam penanganan daerah-daerah bencana, termasuk korban erupsi gunung merapi. Dapat dikatakan bahwa BAZ dan LAZ ini merupakan representasi partisipasi umat Islam dalam membantu mereka yang memerlukan pertolongan, tanpa menafikan peran ormas-ormas Islam dan individu-individu Muslim. Kinerja mereka cukup optimal sehingga dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, meskipun jumlah dana bantuan yang diberikan masih sangat sedikit dan terbatas.
Kondisi demikian seharusnya semakin menyadarkan para pengambil kebijakan negeri ini untuk senantiasa berupaya menjadikan pengembangan ZIS sebagai agenda nasional. Tanpa adanya dukungan kuat dari pemerintah dan DPR, maka instrumen ZIS ini tidak akan tumbuh secara cepat dan kuat. Pemakalah berpendapat jika kita ingin menjadikan zakat dan instrumen-instrumen ekonomi syariah lainnya sebagai fondasi perekonomian bangsa, maka dukungan dan komitmen yang kuat dari pemerintah dan DPR menjadi sebuah keharusan.Salah satu sebab mengapa ekonomi kapitalis menguasai dunia adalah karena dukungan yang kuat dari pemerintahan negara-negara yang menjadikan kapitalisme sebagai landasan perekonomiannya.Sehingga, mau tidak mau, political economic menjadi gelanggang yang harus dimasuki oleh ekonom syariah.
Fondasi peradaban
Sesungguhnya, kalau kita cermati sejarah umat Islam, maka peradaban Islam tidak dapat dilepaskan dari zakat. Bahkantidak mungkin peradaban Islam akan tegak tanpa optimalnya pengelolaan zakat. Adanya sekelompok orang yang memiliki dedikasi tinggi sebagai amil zakat merupakan prasyarat agar kegemilangan peradaban masa lalu dapat kembali diwujudkan di masa yang akan datang.
Pemakalah menyadari bahwa untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah. Banyak ekonom yang berpendapat bahwa zakat tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena persentasenya sangat kecil, yaitu hanya 2,5 persen. Bagaimana mungkin zakat akan mampu mempengaruhi, misalnya, pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan persentase sebesar itu.
Munculnya keragu-raguan tersebut adalah karena hingga saat ini belum ada satu negara Muslim pun yang dapat dijadikan sebagai model yang tepat.Malaysia sebagai contoh, memiliki keunggulan dalam hal penghimpunan zakat dibandingkan Indonesia.Namun demikian, dalam hal pendayagunaan zakat, pemakalah melihat justru Indonesia yang lebih unggul dibandingkan Malaysia. Indonesia memiliki kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara Muslim lainnya dalam hal pemberdayaan dana ZIS. Tetapi karena dana zakat yang ada di Indonesia jumlahnya masih sangat kecil, yaitu kurang dari 1 persen dari total GDP, maka ‘seolah-olah’ ada tidak-adanya zakat tidak mempengaruhi perekonomian kita secara makro. Tentu saja itu adalah anggapan yang salah.

F. Penutup
Rasulullah SAW, dalam sebuah hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam al Ishfahani, telah bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan Muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan Muslim.Ingatlah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih”.
Berdasarkan hadis tersebut yang kita yakini kebenarannya, maka zakat merupakan solusi untuk menjawab kemiskinan.Satu hal yang sangat menarik adalah Allah SWT membandingkan antara zakat dan riba.Zakat, meskipun secara nominal mengurangi harta, tetapi pada hakikatnya menambah harta di sisi Allah SWT. Sedangkan riba, meskipun secara nominal menambah harta, namun pada hakikatnya justru mengurangi harta di sisi Allah SWT (QS Ar Ruum:39).
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).(QS Ar Ruum:39).
Pemakalah berkeyakinan bahwa pasti ada rahasia di balik perbandingan ini.Kalau kita cermati, boleh jadi Islam menginginkan umatnya untuk memiliki paradigma bahwa zakat sesungguhnya bukan sekadar charity atau kedermawanan sosial.Ia merupakan bentuk investasi yang bersifat ukhrawi dan duniawi. Bertambahnya harta yang dikeluarkan zakatnya di sisi Allah SWT menunjukkan bahwa ia pada hakikatnya merupakan investasi yang bersifat ukhrawi. Sedangkan yang bersifat duniawi adalah zakat dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru, sehingga akan meningkatkan pendapatan dan daya beli kaum dhuafa. Peningkatan tersebut pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat.
Dengan paradigma demikian, diharapkan akan muncul kesadaran dan orientasi masyarakat yang lebih mencintai untuk memberi daripada menerima. Dengan semangat ini pula, masyarakat akan terpacu untuk meningkatkan produktivitasnya dan mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya, sebab bagaimana mungkin ia akan mampu memberi dan berinvestasi jika ia tidak produktif menghasilkan sesuatu. Tipe masyarakat yang produktif inilah yang sesungguhnya menjadi dasar pembangunan peradaban Islam di masa depan.
Agenda ke depan
Ada dua agenda yang sangat penting.Pertama, memperkuat sistem zakat nasional. Kedua, mengembangkan jaringan dan kerja sama internasional dengan negara-negara Muslim lainnya. Pertemuan Dewan Zakat Asia Tenggara di Kuala Lumpur pada Maret 2006, Konferensi Zakat Asia di Padang pada bukan Oktober-Nopember 2007, dan World Zakat Forum di Yogyakarta pada September 2010 diharapkan menjadi stimulus bagi pengembangan wadah-wadah serupa di tingkat regional di berbagai belahan dunia lainnya.
Wacana pembentukan baitulmal internasional harus segera direalisasikan.Lembaga inilah yang nantinya diharapkan menjadi pusat zakat internasional. Dia bertugas mengatur aliran dana dari negara surplus zakat kepada negara minus zakat, serta menjadi sumber rujukan internasional dalam penghimpunan dan pendayagunaan sumber daya zakat bagi kepentingan strategis umat Islam sedunia.
Melalui cara inilah diharapkan kesadaran umat Islam untuk berzakat, berinfak, dan bershadaqah akan muncul, sehingga kekuatan umat secara kolektif akan tumbuh dan berkembang. Jika 80 persen saja umat Islam mau membayar zakat, maka sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian ulama Indonesia, munculnya kegemilangan peradaban zakat jilid dua tinggal menunggu waktu saja.Namun, bilakah hal itu tiba?Semuanya kembali terpulang pada kerja keras kita bersama.
Daftar Pustaka
Aflah, Noor, dkk, 2006, Zakat dan Peran Negara, Jakarta; Forum Zakat
Ahmad, Ziauddin. 1991, Islam, Poverty and Income Distribution.Leicester, U.K: The Islamic Foundation.
Ali, Daud, 1988, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,Jakarta; UI Press.
Chapra, M Umer. 2000.Islam dan Pembangunan Ekonomi. Terj.dari Islam and Economic Development. Jakarta: Gema Insani Press.
Depag, 1985, Pedoman Zakat 9 Seri, Jakarta; Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI.
Depag, 2000, Pedoman Pengelolaan Zakat, Jakarta; Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI.
Depag, 2007, Manajemen Pengelolaan Zakat, Jakarta; Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI.
Do’a, Jamal, 2001, Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara, Jakarta; Madani.
Haekal, M Husain,1992, Sejarah Hidup Muhammad,Jakarta; Litera Antarnusa.
Hafiduddin, Didin, dkk, 2003, Problematika Zakat Kontemporer, Jakarta; Forum Zakat.
Hasan, Ali, 1997, Tuntunan Puasa dan Zakat, Jakarta; Srigunting.
Hasan, Ali, 2003, Masail Fiqhiyah zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, Jakarta; Rajawali Press.
Iqbal, Munawar, Ed. ,1997, Distributive, Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy. Islamabad: International Institut Of Islamic Economics, International Islamic University.
Muhammad, Sahri, 2006, Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin, Malang; Bahtera Press
Purwanto, April, 2009, Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengeola Zakat,Yogyakarta; Teras bekerjasama dengan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Purwanto, April, 2007, Model Pengelolaan Zakat, Yogyakarta; Pusat Informasi dan Studi Zakat Yogyakarta.
Purwanto, April, 2009, Manajemen Penguatan Modal Berbasis Masyarakat, Yogyakarta; Teras kerjasama dengan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Purwakananta, M. Arifin & Aflah, Noor (ed),2008, Southeast Asia Zakat Movement, Jakarta; Kerjasama antara Forum Zakat, Dompet Dhuafa dan Pemkot Padang.
Sadeq, Abu Al Hasan. 1994.A Survey of the Institution of Zakah:Issues, Theories, and Administration. Jeddah, IRTI: Islamic Development Bank.
Sudewo, Eri, 2004, Manajemen Zakat;Tinggalkan 14 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar, Jakarta; Institut Manajemen Zakat.
Zuhri, Saifuddin, 1981, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia, Bandung; Al Ma’arif.

Tentang pistaza

Pusat Informasi dan Studi Zakat (Pistaza) merupakan lembaga dakwah dan Pendidikan yang memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat, baik melalui lembaga maupun badan amil zakat yang sudah ada. Pistaza memberikan konsultasi kepada setiap lembaga atau warga masyarakat yang membutuhkan informasi seputar zakat. Pistaza juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi lembaga dan badan amil zakat untuk peningkatan kapasitas Amil zakat tentang bagaimana menjalankan roda kegiatan secara baik dan proesional. Informasi lebih lanjut lihat blog ini...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s