PROFESIONALISME PENGELOLAAN ZAKAT

Writen by: April Purwanto

Di balik keindahan dan kecanggihan konsep zakat sebagai salah satu pilar tegaknya agama Islam, terkandung sebuah pertanyaan yang menggelayuti pikiran banyak pihak. Pertanyaan tersebut, mengapa potensi zakat yang begitu hebat secara konsepsional, sangat sulit dibawa ke dalam realitas kehidupan umat?
Keindahan dan potensi zakat yang luar biasa itu, dapat dipahami dari ilustrasi sederhana.Misalkan, DIY berpenduduk 3,5 juta orang, 80 persen di antaranya Muslim, atau sama dengan 2,8 juta orang. Dari jumlah tersebut, misalkan lagi bahwa hanya 500 ribu orang, atau sekitar 17 persen yang muzakki dan sisanya (83 persen kurang sedikit) adalah para mustahiq. Para muzakki tersebut mempunyai tiga tingkatan penghasilan: 100.000 orang berpenghasilan Rp 1 juta per bulan; 200.000 orang berpenghasilan Rp 3 juta per bulan, dan 200.000 orang lagi berpenghasilan Rp 5 juta per bulan. Dengan penerapan tarif zakat rata-rata hanya 2,5 persen dari penghasilan para muzakki di atas, maka mestinya akan dapat dikumpulkan zakat mereka sebesar Rp 42,5 milyar per bulan, atau Rp 510 milyar per tahun.Bukankah ini sebuah potensi luar biasa, yang hanya dihasilkan oleh sejumlah tertentu muzakki dari sebuah provinsi kecil dan tidak begitu kaya. Masih dengan asumsi bahwa setiap provinsi di Indonesia sama kecilnya dan sama tidak kayanya dengan warga DIY, maka bila dihitung secara agregat nasional, sedikitnya terdapat potensi sebesar hampir Rp 17 trilyun per tahun. Atau bila dipakai angka yang lebih realistis, maka potensi ini akan membengkak jauh lebih besar lagi.
Mari kita kembali ke DIY. Bila potensi dana sebesar Rp 42,5 milyar per bulan itu, digunakan untuk membuka usaha produktif yang dapat membuka peluang kerja untuk kaum dhuafa (fakir, miskin, dan asnaf zakat lain yang relevan) dan diperlukan investasi modal sebesar Rp 50 juta, maka setidaknya setiap bulan akan dapat didirikan 850 perusahaan skala kecil dan menengah (UKM). Bilamana setiap UKM dapat menyerap 5 orang tenaga kerja, maka akan terbuka peluang kerja untuk 4.250 orang setiap bulan, atau 51.000 orang tenaga kerja setiap tahunnya. Jelas ini sebuah terobosan ekonomis yang luar biasa. Dan perlu diingat sekali lagi bahwa, ini masih dalam skala DIY yang jauh lebih kecil dibandingkan banyak provinsi lain di negeri ini. Jika dikaitkan dengan kondisi riil di DIY, maka dengan jumlah dana 63 M pada tahun 2008, maka mestinya tahun 2008 minimal akan ada 6300 orang terberdayakan.
Gambaran di atas dengan jelas menunjukkan potensi besar dan sekaligus keindahan konsep zakat. Namun, sekali lagi mengapa konsep yang begitu indah dan powerful ini sulit direalisasi?
Ada dua penyebab mendasar yang menurut penulis saling berinteraksi. Pertama, pemahaman umat akan konsep dan kewajiban zakat yang belum memadai, setidaknya bagi sebagian umat Islam. Kedua, masih lemahnya sistem kelembagaan zakat kita. Kedua aspek itu saling berinteraksi yang boleh jadi rendahnya kesadaran dan dorongan untuk menunaikan ibadah zakat, dalam batas tertentu dipengaruhi oleh lemahnya manajemen lembaga zakat yang ada. Kelemahan ini, sejauh yang dapat dikaji, tampaknya berkaitan erat dengan kondisi para amil [pelaksana] lembaga zakat, khususnya profesionalisme mereka. Karena itulah, tulisan ini lebih difokuskan pada aspek kelembagaan, yaitu profesionalisme manajemen lembaga zakat.
BAZ/LAZ dalam menunjukkan kiprahnya secara maksimal masih sangat terbatas. Penyebab yang tampaknya paling berpengaruh atas ketidakmampuan BAZ atau LAZ dalam bekerja secara efektif tentulah kemampuan manajerial rata-rata mereka yang terlibat dalam pengelolaan lembaga tersebut. Artinya, pada umumnya BAZ atau LAZ tidak atau belum dikelola secara profesional.
Mengatakan sesuatu tidak profesional memang mudah, tetapi bagaimana mengukurnya? Sikap profesional, semestinya harus ditunjukkan oleh siapa saja yang ingin berhasil dalam mengelola sebuah lembaga, apakah bersifat profit-oriented atau tidak. Karena itu, profesional harus bermakna seragam.
Ada lima ukuran yang paling sedikit dapat dipakai untuk menyebut seseorang sudah masuk kategori profesional atau belum. Pertama, sesuatu yang berkaitan dengan kompetensi formal. Misalnya, bila seseorang ingin diakui sebagai dokter, akuntan, atau lawyer profesional, maka ia harus mampu menunjukkan kompetensinya lewat pendidikan formal dalam profesi tersebut. Artinya, orang tersebut harus mempunyai ijazah dari fakultas kedokteran, fakultas ekonomi jurusan akuntansi, atau fakultas hukum yang secara legal mempunyai otoritas untuk memberikan suatu hak kepada seseorang untuk pemakaian sebutan tertentu sesuai dengan ketentuan.
Kedua, adanya komitmen untuk bekerja penuh waktu bukan sekadar paruh waktu, serta komitmen tinggi menekuni pekerjaan. Kalau kita perhatikan seorang olahragawan profesional, maka terlihat adanya komitmen tinggi untuk memakai sebanyak mungkin waktu yang ada hanya untuk menggeluti bidangnya. Misalnya, seorang pemain bola sekaliber Zidane atau Ronaldo yang memang menjadikan sepak bola sebagai pekerjaan utamanya. Yang mereka lakukan hanyalah berlatih setiap hari, dan bertanding sesuai dengan jadwal yang sudah begitu teratur. Sebaliknya, mereka yang kalau pagi hingga sore bekerja di kantor, lalu — misalnya tiga kali sepekan — berlatih sepak bola dengan mengikuti pertandingan yang sangat tidak teratur, biasanya disebut pemain amatiran. Dari sisi ini terlihat perbedaan jauh antara kompetensi mereka yang profesional dibandingkan dengan yang amatiran.
Ketiga, seorang profesional selalu mengikatkan dirinya atau bergabung dengan asosiasi profesi. Misalnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bagi para dokter; Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bagi para akuntan, IKAHI bagi para hakim, Forum Zakat atau kelompok diskusi zakat bagi para amil dan seterusnya. Keterikatan dengan asosiasi profesi seperti itu berkaitan dengan dua prinsip profesional berikutnya, prinsip keempat. Yaitu, kesediaan untuk selalu meningkatkan kompetensi yang umumnya diselenggarakan lewat pelatihan berkelanjutan yang dikelola oleh asosiasi terkait dan prinsip kelima dalam bentuk kepatuhan kepada etika profesi yang juga dirumuskan serta dikawal oleh asosiasi profesi melalui Dewan Kehormatan, misalnya. Ini berarti bahwa seorang profesional harus selalu siap memperbaharui dan meingkatkan ilmu atau kemampuannya, dan sekaligus harus selalu patuh pada etika profesi khususnya.
Prinsip kelima yang menandai profesionalisme, ia harus dapat memperoleh imbalan yang layak atas pekerjaan, sebagai salah satu konsekuensi penting atas kelima prinsip yang sudah dipenuhi sebelumnya.
Dengan berkaca pada enam kriteria karakteristik profesionalisme tersebut, kita bisa menilai apakah para amil zakat kita sudah profesional. Jawabannya sangat jelas, bahwa rata-rata amil zakat yang bekerja di seluruh BAZ atau LAZ yang ada, masih jauh dari profesional. Soal kompetensi dan latar pendidikan, sangat bervariasi, selain memang belum ada sebuah lembaga yang berhak memberikan semacam ijazah khusus untuk amil zakat. Tidak sedikit para amil berasal dari latarbelakang pendidikan yang tidak berkaitan dengan kegiatan zakat sama sekali. Hal yang sama terjadi untuk aspek kedua, yakni komitmen bekerja secara fulltime, dan bukan paruh waktu. Kecuali untuk beberapa lembaga besar. Jadi, sebagian besar amil tampaknya bekerja dengan pola sambilan, alias amatiran. Berhakkah kita berharap banyak bila sebuah pekerjaan dilakukan dengan cara amatir?
Untuk aspek ketiga, yakni keberadaan asosiasi profesi sebenarnya sudah diupayakan seperti adanya FOZ dan kelompok diskusi di Pusat Informasi dan Studi Zakat. Namun sejauh ini, masih banyak yang menganggap kurang penting adanya forum asosiasi tersebut. Dalam acara Munas FOZ ke lima di Surabaya tanggal 28-30 April 2009 kemarin sudah dibahas kode etik amil dan dinyatakan amil sebagai bentuk profesi. FOZ merupakan lembaga yang berbadan hukum Yayasan asosiasi organisasi pengelola zakat. Sehingga diiharapkan konsekuensi dari adanya asosiasi profesi ini, ada jaminan terjadi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan secara berkelanjutan bagi anggota asosiasi. Dan sekaligus ada jaminan tidak terjadi penyimpangan dari etika profesi, mengingat pentingnya kebutuhan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan secara berkelanjutan. Disisi lain perlu diperhatikan pula terjadinya perkembangan dalam masyarakat, yang kadang-kadang berjalan dalam waktu relatif cepat.
Pada masa lalu mungkin karena kelima prasyarat kualifikasi profesional tidak terpenuhi, maka dapat dimaklumi bahwa para amil tidak mungkin mendapat kompensasi yang juga profesional. Padahal kompensasi yang pantas bagi seseorang yang bekerja adalah sebuah keniscayaan jangka panjang yang tidak dapat ditawar-tawar, bila kemudian diharapkan yang bersangkutan harus bekerja secara tekun, sepenuh hati, fulltime, selalu meningkatkan kemampuan diri dan sekaligus beretika tinggi.
Bisa dibayangkan bila seorang amil dapat bekerja secara sangat profesional. Yang akan muncul setelah itu adalah timbulnya kepercayaan terhadap lembaga BAZ atau LAZ. Kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga yang dikelola secara profesional pada gilirannya akan membuat gairah tersendiri dalam menyalurkan zakat bagi para Muzakki. Efek jangka panjangnya adalah kemampuan menghimpun potensi zakat ummat Islam yang luar biasa besar itu. Selanjutnya, bila zakat berhasil dikumpulkan dengan baik, dan berhasil dikelola dengan penuh amanah, maka sebuah persoalan klasik umat yang tak kunjung selesai, yakni kemiskinan umat akan dapat dijawab dengan baik.
Berpijak dari sinilah, Forum zakat secara bertahap memikirkan secara serius upaya menjadikan amil zakat sebagai sebuah profesi terhormat, seperti profesi-profesi lainnya yang sudah ada. Keberadaan profesi amil zakat, BAZ serta LAZ, sekaligus pula akan membuka peluang kerja serta mengurangi jumlah pengangguran umat yang begitu besar sejak beberapa tahun belakangan ini. Wallahu a’lam bisshowab.

Tentang pistaza

Pusat Informasi dan Studi Zakat (Pistaza) merupakan lembaga dakwah dan Pendidikan yang memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat, baik melalui lembaga maupun badan amil zakat yang sudah ada. Pistaza memberikan konsultasi kepada setiap lembaga atau warga masyarakat yang membutuhkan informasi seputar zakat. Pistaza juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi lembaga dan badan amil zakat untuk peningkatan kapasitas Amil zakat tentang bagaimana menjalankan roda kegiatan secara baik dan proesional. Informasi lebih lanjut lihat blog ini...
Pos ini dipublikasikan di Zakat. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s