Relasi Fungsional Zakat dan Pemerintah

Zakat sebagai institusi politik kadang mengalami pasang surut dalam sejarah Islam. Pada periode tertentu, masyarakat lebih membayarkan zakat secara langsung kepada penerimanya yang disebutkan dalam al-Qur’an ketimbang membayarkannya melalui pemerintah. Namun, zakat tidak pernah keluar dari karakter ritual sepanjang sejarah. Menurut Abu Ubayd, periode Ali bin Abi talib, khalifah keempat, menandai awal mula keengganan orang membayar zakat kepada pemerintah. Barangkali ini disebabkan oleh persoalan yang terjadi pada waktu itu. Abu Ubayd meriwayatkan :
Zakat sebelumnya dibayarkan kepada Nabi atau orang yang bertangguang jawab menanganinya, dan kemudian kepada Umar atau orang yang bertanggung jawab, dan kemudian kepada Usman atau orang yang bertangguang jawab. Namun ketika Usman terbunuh, terjadi perselisihan. Beberapa sahabat membayarkannya kepada mereka (pemerintah), sementara sebagian yang lain mendistribusikannya (secara langsung kepada penerima zakat). Diantara mereka yang membayar zakat kepada pemerintah adalah Ibnu Umar.

Setelah khalifah keempat, situasi diperburuk oleh berkembangnya persepsi masyarakat bahwa pemerintahan saat itu tidak memiliki komitmen secara keagamaan. Olah karena itu berkaitan dengan masalah pembayaran zakat kepada pemerintah, Abu Ubayd memberikan satu bab khusus dalam bukunya kitab al-amwal dengan judul “Pembayaran Zakat kepada Pemerintah dan Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama tentang Masalah ini”. Dalam bab ini Ibnu Umar dipandang sebagai otoritas untuk menjustifikasi perubahan situasi. Kelihatannya perpecahan politik awal di tubuh ummah telah membuat bingung sebagian orang berkaitan dengan pihak yang menerima pembayaran zakat. Ini membawa Ibnu Umar mengatakan “Bayarkan kepada orang yang engkau baiat (man baya’ta), sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan beeberapa orang kepadanya. Namun, karena pemerintahan saat itu tidak stabil dan berubah dari satu sisi ke sisi yang lain, Ibnu Umar kadang memberi jawaban yang berbeda :
Anshar bertanya kepada Ibnu Umar tentang (pembayaran) zakat. Dia menjawab, “Bayarkan kepada pengumpul zakat (‘umal),” tetapi mereka menjawab “Kadang orang-orang Sham (yakni pendukung Mu’awiyah) berkuasa, dan kadang yang lainnya (yakni pendukung ‘ali) berkuasa. Dia (yakni Ibnu Umar) menjawab : “bayarkan kepada mayoritasnya.”

Namun dalam kasus lain yang berkaitan dengan situasi yang berbeda, Ibnu Umar memberi jawaban yang berbeda. Riwayat ini berkaitan dengan Ibnu Sirin. Dia mengatakan bahwa:
Saya berdekatan dengan Ibnu Umar. Seseorang bertanya kepadanya: “Apakah kami harus membayar zakat kepada kolektor yang ditunjuk untuk kami (‘ummalina). Dia (Ibnu Umar) menjawab : “Ya”. Kemudian dia (orang yang bertanya itu) mengatakan : Para kolektor yang ditunjuk untuk kami itu non muslim (kuffar). Dia (rawi) mengatakan: Ziyad (bin Abih, di antara penguasa Banu Umayyah)menggunakan non nuslim (untuk mengumpulkan zakat). Dia (ibnu Umar) kemudian menjawab : “Jangan membayarkan zakatmu kepada non muslim.”

Pada mulanya Ibnu Umar sangat tegas berkenaan denga pembayaran zakat kepada pemerintah, sekiranya dia mengatakan : “Bayarkan zakat kepada penguasa (wulati) sekalipun mereka minum minuman keras (khamr). Kemudian ketika situasi berubah, dia merubah pikirannya. Abu Ubayd meriwayatkan bahwa Ibnu Umar akhirnya merevisi (raja’a’an) pandangannya berkenaan dengan pembayaran zakat kepada pemerintah. Dia akhirnya merespon perubahan situai dengan mengatakan : “Bayarkan (secara langsung) kepada mereka yang berhak menerimanya.”

Seluruh pembahasan di atas menunjukkan bahwa karakter politis zakat tidak selalu dipegang oleh publik. Namun, di sepanjang sejarah, karakter ritualnya tidak pernah terlepas dari pembayaran zakat. Meskipun para ulama seperti Abu Ubayd dan Mawardi, berpendapat bahwa harta kekayaan yang tampak harus dibayar melalui pemerintah, pandangan mereka didasarkan pada asumsi adanya pemerintah yang berkarakter Islam. Ketika situasi berubah, dan komitmen terhadap Islam dipertanyakan atau bahkan bagi muslim yang tinggal di daerah non muslim, pembayaran zakat kepada pemerintah semacam itu barangkali perlu ditinjau.

Namun sebagai subjek pembahasan dalam keuangan publik islam, zakat tidak hanya bisa dinilai hanya dari aspek politisnya saja, meskipun aspek zakat ini adalah aspek yang menunjukkan gambaran karakteristiknya sebagai institusi kuangan publik dalam pengertian konvensional. Aspek ritual zakat mempertahankan karakternya sebagai institusi khusus keuangan publik dari sudut pandang Islam sebab zakat harus didistribusikan kepada publik, baik melaui pemerintah ataupun tidak. Karenanya karakter khas zakat terletak pada fakta bahwa aspek distributifnya lebih penting dari pengumpulannya. Sekalipun dalam ekonomi konvensional, keuangan publik dikaitkan dengan pemerintah, sebagaimana ia didefinisikan sebagai “studi tentang keputusan pemerintah tentang perpajakan dan perbelanjaan,” penekanan pada aspek pembelanjaan, dengan mengeasampingkan bentuknya adalah di antara karakter khusus zakat.

Tentang pistaza

Pusat Informasi dan Studi Zakat (Pistaza) merupakan lembaga dakwah dan Pendidikan yang memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat, baik melalui lembaga maupun badan amil zakat yang sudah ada. Pistaza memberikan konsultasi kepada setiap lembaga atau warga masyarakat yang membutuhkan informasi seputar zakat. Pistaza juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi lembaga dan badan amil zakat untuk peningkatan kapasitas Amil zakat tentang bagaimana menjalankan roda kegiatan secara baik dan proesional. Informasi lebih lanjut lihat blog ini...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s