Zakat sebagai Institusi Khusus Keuangan Publik

Menurut Abu Ubayd, zakat sebagai salah satu pendapatan publik memainkan peran yang khas dalam keuangan publik. Dalam hal ini Abu Ubayd menjelaskan konsepsi publik dalam zakat yaitu diwajibkan kepada muslim dan didistribusikan kepada muslim pula. Berkenaan dengan masalah ini Abu Ubayd menginterpretasikan hadis Mu’adz bin Jabal yang menyatakan bahwa Nabi memerintahkan untuk mengambil zakat dari muslim Yaman yang kaya dan mendistribusikannya kepada orang miskin Yaman.

Lebih lanjut konsepsinya tentang “mu ‘allafat al-qulub”, salah satu dari delapan kelompok penerima yang disebutkan dalam al-qur’an, adalah mereka yang memeluk islam, menunjukkan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi umat muslim. Ini juga menunjukkan bahwa “mu ‘allafat al-qulub” dalam keuangan publik Islam bisa dipandang sebagai pintu bagi non muslim untuk mendapatkan bagian keuntungan khusus dari zakat bersama publik muslim lainnya, tanpa kehilangan hak mereka untuk tetap menikmati pendapatan publik dari fay’.

Karakteristik zakat lain yang khas adalah, di satu sisi, mereka yang ditetapkan berhak menerima zakat hanya dibatasi kepada kelompok-kelompokyang disebutkan Qur’an, dan karenanya pemerintah tidak berhak memperluasnya kepada kelompok-kelompok lain, dan di sisi lain, pendapatan zakat juga dipisahkan dari fay’ atau kharaj dan tidak dicampur dengannya. Lebih lanjut, zakat zakat dibedakan dari pendapatan publik umum yang diperoleh dari fay’ dalm arti bahwa sifat fay’ dari sudut pandang pembayarnya adalah murni politis, sementara zakat dari sudut pandang pembayarnya memiliki karakter politis sekaligus religius. Di samping itu, meskipun zakat telah ada pada masa Nabi, gambaran khususnya tampak pada fakta Nabi dan keluarganya tidak mengambil bagian dari harta itu.

Sebenarnya, karakter politis zakat adalah karakter yang menjadikan zakat sebagai institusi keuangan publik. Namun, zakat merupakan institusi keuangan publik yang khas karena ia memiliki karakter religius. Meskipun pada masa Nabi kedua karakteristik zakat itu kemudian disatukan, segera setelah Nabi wafat, ada fenomena dimana keduanya diperlakukan secara terpisah. Adalah peran Abu Bakar yang menjelaskan kedua karakteristik zakat tersebut.

Sejauh berkaitan dengan pengumpulan zakat, hak pemerintah untuk melaksanakan kekuatan politisnya, bagaimana pun juga, hanya terbatas pada bentuk kekayaan yang tampak. Dalam istilah Abu Ubayd, hak ini bisa diaplikasikan hanya kepada “amwal zahiriyah” (harta yang tampak) yang dibedakan dari harta “amwal batiniyah” (harat yang tidak tampak). Yang terakhir ini mengacu kepada bentuk harta yang bisa dengan mudah disembunyikan pemiliknya, yang pada masa Abu Bakar mencakup uang (samit) yakni emas dan perak. Sejauh berkaitan dengan harta yang tersembunyi, pemerintah tidak memiliki hak politik untuk memaksa orang membayar jenis pekerjaan ini. Karena, berkebalikan dengan harta yang tampak yang masuk dalam wilayah zakat berkarakter politis, harta yang tidak tampak masuk ke dalam wilayah zakat yang berkarakter religius. Yang terakhir ini masuk dalam wilayah antara Tuhan dan hambaNya. Abu Ubayd menjelaskan bahwa, berkaitan dengan harta yang tersembunyi,tidak ada riwayat apakah Nabi dan khalifah setelahnya menerapkan kekuasaan politik terhadapnya atau tidak.

Sunnah telah membedakan antara keduanya. Tidakkah kalian melihat bahwa Nabi kadang mengirim pengumpul zakat (musaddiq) ke para pemilik binatang ternak dan mengambil darinya baik dengan rela(rida) atau terpaksa (kurh). Hal yang sama juga dilakukan oleh pemimpin negara setelah beliau. Dan atas dasar ini Abu Bakar memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat binatang ternak. Tidak ada petunjuk bahwa Nabi dan khalifah-khalifah setelahnya memaksa orang untuk membayar zakat uang. Sebaliknya mereka (masyarakat muslim) lebih membayarnya tanpa paksaan, sebagaimana ia diamanahkan kepada mereka untuk membayarnya.

Dari pembahasan di atas, jelas terlihat bahwa zakat, disamping memiliki karakter politis, juga memiliki karakter ritual, khususnya dalam kaitannya dengan harta kekayaan yang bisa dilihat dengan mudah. Ini juga alasan mengapa Abu Bakar tidak memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat uang. Dia tidak ingin melangkah kepada wilayah dimana dia tidak memiliki otoritas terhadapnya. Oleh karena itu, berkaitan dengan kekayaan yang tersembunyi, ini diserahkan kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban itu, atau dengan kata lain itu merupakan urusan anta Tuhan dengan hambaNya. Pemikiran tentang harta tersembunyi dan harta yang terlihat, yang menentukan karakter politis dan ritual zakat, dan oleh karenanya menentukan perubahan peran pemerintah dalam melaksanakan kekuatan politisnya, juga dikemukakan oleh ulama hukum publik, seperti al-Mawardi dan Abu Ya’la al-Farra’, dalam karya mereka masing-masing al-Ahkam al-Sultaniyyah.

Abu Ubayd memberikan contoh yang baik dalam bentuk kasus dimana kedua pemilik tipe kekayaan ini (yang terlihat dan yang tidak terlihat) tunduk kepada penelitian literal yang dilakukan pengumpul pajak. Namun, bisa muncul keputusan yang berbeda dari perbedaan harta kekayaan yang terlihat dan yang tersembunyi tersebut. Dia menjelaskan :
Ketika seseorang meloloskan uangnya dari pengumpul pajak (‘ashir) dan mengatakan “ini bukan milikku”. Atau “Saya telah membayar zakatnya”, pengakuannya ini diterima. Tetapi ketika pemilik binatang ternak mengatakan kepada pengumpul zakat (musaddiq): “Saya telah membayar zakat binatang ternak ini” maka pengumpul zakat tidak menerima perkataannya ini, dia akan membebankan zakat terhadap ternaknya, kecuali jika dia tahu bahwa pemiliknya telah membayar sebelumnya.

Abu Bakar memainkan perannya sebagai penyelamat zakat dalam menjaga karakter religius dan politis zakat tetap utuh. Sesungguhnya dia memilih kebijakan paling arif berkenaan dengan para pembangkang zakat. Seandainya Abu Bakar tidak memerangi pemilik kekayaan yang terlihat, zakat akan kehilangan karakter politisnya dan tetap akan menjadi ritual personal. Dalam kasus ini tidak ada signifikansinya bagi zakat untuk menjadi institusi keuangan publik. Dengan cara yang sama, seandainya Abu Bakar memerangi semua yang tidak membayar zakat, dengan mengesampingkan apakah mereka itu pemilik mawashi atau samit, zakat akan menyerupai pajak biasa dimana pemerintah berhak untuk memaksa subyeknya. Namun, zakat bukan pajak biasa. Sebaliknya, ia merupakan tipe kewajiban yang khusus.

Tentang pistaza

Pusat Informasi dan Studi Zakat (Pistaza) merupakan lembaga dakwah dan Pendidikan yang memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat, baik melalui lembaga maupun badan amil zakat yang sudah ada. Pistaza memberikan konsultasi kepada setiap lembaga atau warga masyarakat yang membutuhkan informasi seputar zakat. Pistaza juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi lembaga dan badan amil zakat untuk peningkatan kapasitas Amil zakat tentang bagaimana menjalankan roda kegiatan secara baik dan proesional. Informasi lebih lanjut lihat blog ini...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s