Kesejahteraan Sosial

Bicara tentang kesejahteraan social tidak pernah ada habisnya. Karena tuntutan masyarakat terhadap kbuhuthan hidup semakin hari semakin banyak. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seorang pekerja social. Dalam konteks keindonesiaan tantangan kesejahteraan sosial di Indonesia secara konkrit dapat dilihat dari posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang naik turun tetapi relatif rendah dibanting negara-negara berkembang lainnya . Sementara itu secara global terjadi suatu pergeseran paradigma perspektif Welfare dimana Negara berdasarkan struktur pajak dan pemasukan dituntut untuk menyediakan sebagian besar pelayanan kesejahteraan sosial. Dalam praktiknya pendekatan ini semakin jauh dari pencapaian karena menjadi sangat mahal dan rentan terhadap gejolak ekonomi. Akhir-akhir ini semakin muncul mazhab Workfare yang lebih mengandalkan upaya-upaya berbasis pasar kerja dan kemasyarakatan. Sementara negara mengurangi pajak dan lebih berperan sebagai pembuat kebijakan dan regulator/fasilitator. Mahzab ini lebih dekat dengan gerakan kemasyarakatan.
Dalam konteks itu beberapa lebaga social maupun asosiasinya seperti Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS ) memainkan peranan kunci untuk mengkoordinasi lembaga-lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial. Disahkannya UU tentang Kesejahteraan Sosial No. 11/2009 dapat menjadi penentu paradigma Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PKS) yang berbasis pemenuhan hak (rights based), kemandirian institusi DNIKS, demokrasi, masyarakat madani dan pergeseran pendekatan dari welfare menjadi workfare. Dengan pendekatan baru ini pembangunan sosial memainkan peran mendasar untuk mengimbangi pembangunan ekonomi yaitu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan jaringan, modal sosial, dsb. .
Didalam DNIKS sendiri, tengah dilaksanakan suatu konsolidasi organisasi dengan mendorong advokasi kepedulian, peran serta PKS, negutan jaringan, dsb. Ditinjau dari aspek program arah ke depan dititikberatkan pada program pengentasan kemiskinan, pergeseran dari pendekatan berbasis panti menjadi non-panti, dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Pendekatan ini memerlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Didalam DNIKS, digerakkan melalui pendekatan Pribadi Pak Haryono Soeyono kepada para pejabat Pemda serta mobilisasi lembaga-lembaga yang ada seperti BK3S dan BKKBN.
Salah satu kecenderungan positif adalah keluarnya Peraturan Menteri Sosial tentang sertifikasi pekerja sosial yang akan menjadi salah satu pilar penguatan PKS. Diantara peran pekerja sosial yang dipandang penting adalah kemampuan mereka untuk melihat dimensi kelembagaan, pengembangan pemberdayaan sosial yang berwawasan pencegahan yang berjangkauan lebih luas, memperkuat gaung kegiatan kelembagaan dari tingkat pusat ke daerah. Pekerja sosial diharapkan untuk mendorong, memaparkan konsep, dan menjadi fasilitator lembaga-lembaga PKS.
Salah satu persoalan sekarang adalah belum adanya data tentang Pekerja Sosial di lembaga-lembaga anggota DNIKS. Diharapkan melalui kerjasama dengan Kementerian Sosial dan IPSPI dapat dilaksanakan suatu inventarisasi yang kemudian mengarah kepada standardisasi dan sertifikasi.
Tantangan di depan mata termasuk kenyataan bahwa disiplin-disiplin lain semakin banyak menggunakan pendekatan sosial dan berbasis komunitas seperti misalnya corporate social responsibility (CSR) yang mempunyai komponen community development dengan praktik-praktik yang sangat mirip dengan pekerjaan sosial. Dari sisi kualitas SDM, pekerjaan sosial memerlukan kualitas khusus agar dapat menghadapi persaingan dengan pekerja sosial dari negara lain yang nantinya akan masuk ke pasaran kerja Indonesia. Dilain sisi, masyarakat dan pemerintah masih kurang paham tentang profesi pekerja sosial.
Konteks keilmuan Pekerjaan Sosial dalam pembangunan sosial adalah tuntutan agar pekerjaan sosial dapat berdampingan dengan ilmu ekonomi. Maka pekerja sosial dituntut untuk dapat memahami istilah-istilah dan logika ekonomi. Dari sisi perspektif, pekerjaan sosial mengadopsi pendekatan “kekuatan” atau resiliensi sebagai fokus dari analisis terhadap masalah dan intervensisosial. Dalam rangka meningkatkan postur profesi pekerjaan sosial, telah dilembagakan pendidikan Pasca Sarjana Pekerjaan Sosial dan pengayaan topik pembalajaran misalnya tentang manajemen bencana, kemiskinan, lanjut usia, pekerja sosial industri, dan topik lain yang berdiri sendiri seperti tentang restorative justice. Hal ini diharapkan dapat membuka peluang dimana para pembelajar lanjut dapat mengembangkan pekerjaan sosial baik sebagai profesi sekaligus sebagai bidang keilmuan.
IPPSI berkepentingan untuk mengembangkan suatu kurikulum yang berbasis kompetensi untuk meningkatkan kinerja pekerja sosial. Kedua organisasi berkepentingan untuk bekerjasama untuk mengadvokasikan dan mendorong penggalakan penggunaan pekerja sosial professional sebagai persyaratan dan peningkatan mutu pelayanan untuk lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial baik dari sisi pemerintah dan LSM.
Salah satu issue dalam profesi pekerjaan sosial di Indonesia adalah tentang lemahnya pencitraan profesi. Akibatnya para potensi pengguna tidak memahami profesi pekerjaan sosial; kebutuhan akan penggunaan profesi ini rancu dengan pelayanan oleh disiplin lain. Adalah tugas IPSPI untuk meningkatkan kepercayaan diri para lulusan sekolah pekerjaan/kesejahteraan sosial agar mereka dapat bergaul dan bekerja dengan disiplin lain secara lebih baik.
Situasi masalah sosial di Indoneisa masih diwarnai oleh pendekatan sektoral. Untuk bidang Kesejahteraan Sosial terdapat 19 sektor (Kementerian) yang berbeda-beda. Terdapat tumpang tindih yang serius baik dari sisi peraturan dan kewenangan. Pada bidang penanggulangan bencana misalnya, terjadi konflik kepentingan antara Kementerian Sosial dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dimana terjadi pengalihan aset-aset Dinsos kepada BPBD.
Dari sisi administrasi, terjadi kesulitan untuk meningkatkan anggaran kesejahteraan sosial. Dulu berupa Kanwil yang perencanaannya dilakukan dari Pusat, sekarang berupa lembaga sendiri yang berbasis kinerja. Ke depan harus ada lulusan kesejahteraan sosial di Bappenas agar mereka lebih paham tentang kesejahteraan sosial.
Dalam kaitannya dengan peningkatan sumberdaya manusia ini, Kementerian Sosial sedang melakukan suatu proses pembentukan Direktorat Profesionalisasi. Hal ini berkenaan dengan fakta bahwa dinas-dinas sosial di daerah yang berpotensi sebagai pasar terbesar bagi tenaga pekerja sosial justru tidak menggunakan jasa pekerja sosial. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kebebasan mengurus dinas-dinas mereka sendiri. Sementara ini hanya ada beberapa dinas sosial yang menggunakan tenaga pekerja sosial. Masih terlalu banyak dinas yang tidak menggunakan sama sekali. Banyak pejabat Dinas Sosial yang tidak berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial. Kementerian Sosial sampai membuat surat edaran agar Gubernur bila akan mengganti kepala Dinas Sosial berkonsultasi dengan Kementerian Sosial. Ada beberapa daerah yang mempunyai kesadaran, misalkan Sulawesi Selatan yang membuat MoU dengan STKS untuk mencetak para pekerja sosial melalui pendidikan tinggi.
Pihak kementerian sosial sedang menggalakkan digunakannya tenaga professional dalam kalangan ini. Di sisi lain, diperlukan upaya untuk melakukan pendataan tentang lulusan sekolah pekerjaan/kesejahteraan sosial. Bagi mereka yang sudah bekerja di lapangan pekerjaan sosial maka diperlukan penguatan. Depsos sedang berupaya untuk mencetak ribuan tenaga sosial yang akan menjadi “orang” Kemensos di setiap kecamatan.
Dari sisi keilmuan kajian-kajian bidang kesejahteraan sosial masih sangat terbatas. Memang ada bagian Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Sosial tetapi kajian-kajian mereka masih belum terlalu “nyambung” dengan kebutuhan nyata.
IPSPI sebaiknya mulai melaksanakan pekerjaan dari aspek-aspek yang praktis seperti dalam hal penyediaan informasi baik di tingkat pusat maupun di daerah; menetapkan suatu “benchmark” tentang perlunya penggunaan pekerja sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selain itu, adalah juga merupakan tugas IPSPI untuk menggali bidang-bidang praktik baru misalnya dalam lapangan penanggulangan bencana, kewiraswastaan, kebijakan, dsb.
Sebagai kesimpulan, tampak nyata bahwa pilar-pilar kesejahteraan sosial di Indonesia adalah Kementerian Sosial (regulator dan sekaligus pengguna jasa) DNIKS (pengguna jasa), IPPSI (pemasok SDM) dan IPSPI (pengelola SDM). Keempat pilar ini dituntut untuk bersinergi secara lebih baik untuk memungkinkan penguatan dan pengembangan kesejahtaraan sosial.

Tentang pistaza

Pusat Informasi dan Studi Zakat (Pistaza) merupakan lembaga dakwah dan Pendidikan yang memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat, baik melalui lembaga maupun badan amil zakat yang sudah ada. Pistaza memberikan konsultasi kepada setiap lembaga atau warga masyarakat yang membutuhkan informasi seputar zakat. Pistaza juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi lembaga dan badan amil zakat untuk peningkatan kapasitas Amil zakat tentang bagaimana menjalankan roda kegiatan secara baik dan proesional. Informasi lebih lanjut lihat blog ini...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s