HIMPUN ZAKAT, TAKMIR MASJID MASUK BUI?

HIMPUN ZAKAT, TAKMIR MASJID MASUK BUI?

Oleh; April Purwanto(1)

 

 

Beberapa hari yang lalu SKH Kedaulatan Rakyat (Ahad, 22/8/2015 hal 12) menulis berita tentang “himpun zakat, takmir bisa masuk Bui”. Berita tersebut merupakan liputan dari kegiatan FGD (Focus Group Discusion) yang diselenggarakan DPD dapil DIY di Kelapa Gading Resto Jl Magelang ketika membahas Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat terhadap pemberdayaan Lembaga Zakat dan Umat. Tentu berita tersebut mengejutkan, dan para takmir bertanya-tanya. Karena kesan yang muncul di benak takmir Masjid terhadap judul berita tersebut adalah takmir masjid bisa dipidanakan apabila menghimpun zakat pada bulan ramadhan.

Ungkapan ini sesungguhnya di satu sisi menyadarkan kepada kita umat Islam untuk senantiasa berhati-hati dalam menggunakan dana umat. Disisi lain menyadarkan kita untuk taat aturan terhadap Syariat Tuhan yang harus diimplementasikan dalam kehidupan melalui aturan main yang disepakati oleha para wakil rakyat yang duduk di bangku DPR. UU zakat merupakan salah satu produk hukum positif yang dibuat untuk mengimplementasikan syariat Tuhan dalam kehidupan.

Apa perlunya UU Zakat?

Adanya UU zakat diharapkan menjadi penyempurna UU sebelumnya yaitu UU no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Tujuannya adalah mengintegrasikan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat serta pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat secara umum. Integrasi dalam pengertian undang-undang berbeda dengan sentralisasi. Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengunpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya.

Dalam UU tersebut, Integrasi pengelolaan zakat diamanahkan kepada BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator harusnya dipahami seperti satu kesenyawaan dengan integrasi. Pengkoordinasian BAZNAS inilah yang diharapkan ke depan dapat mengawal jalannya proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip dan tuntunan syariah yang terdapat dalam al Quran  dapat terpenuhi dengan baik. Sebagaimana terdapat dalam al Quran Surat at Taubah ayat; 60 dan 103.

Sisi lain dari tujuan perubahan UU zakat tersebut sejatinya  bertujuan untuk menata kembali pengelolaan zakat yang ada di Indonesia menjadi lebih baik. Penataan tersebut tentunya tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (ulil amri) untuk mengangkat amil zakat.

Pengelola Zakat

Pengelolaan zakat yang dalam prakteknya berkaitan erat dengan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan. Selama ini pengelolaan zakat telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik dalam bentuk organisasi sederhana seperti ketakmiran masjid atau musholla; oleh pengurus pondok pesantren; oleh pemuka agama, bahkan oleh perseorangan yang mendistribusikan sendiri zakat, infak, maupun sedekahnya. Terdapat juga pengelolaan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat yang lebih modern.

Ancaman Bagi Takmir Masjid ?

Munculnya ancaman bagi takmir untuk menyelenggarakan penghimpunan zakat terdapat dalam 38 dan 41 undang-undang no 23 tahun 2011. Pasal 38 menyatakan bahwa“Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tanpa ijin pejabat yang berwenang”. Pasal 41 menyatakan, “ Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 38 dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah)”

Menurut Mahkamah Konstitusi, pengorganisasian  pelaksanaan  zakat oleh negara bukanlah hal yang bertentangan dengan UUD 1945, namun terhalangnya hak-hak  warga  negara dalam membayarkan/menunaikan zakat akibat belum terjangkaunya pelayanan pemerintah dalam pelaksanaan  ketentuan  Undang- Undang zakat sesuai waktu yang diatur dalam UU itu sendiri, adalah akibat perumusan norma Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang zakat yang tidak tepat secara sosiologis, karena tidak memperhitungkan realitas sosial di lapangan, sehingga berakibat terjadinya  pelanggaran  terhadap  UUD  1945.  Apalagi  UU  23/2011 nyata-nyata mengabaikan eksistensi amil zakat yang telah melayani umat sejak lama sebelum UU 23/2011 diberlakukan.

Berdasarkan  pertimbangan  tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berpendapat frasa, “Setiap orang” dalam Pasal 38 dan Pasal 41 UU23/2011 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa tersebut tidak  dimaknai  dengan  mengecualikan  perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang.

 

 

 

 

[1] April Purwanto

Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) DIY dan Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY

 

Tentang pistaza

Pusat Informasi dan Studi Zakat (Pistaza) merupakan lembaga dakwah dan Pendidikan yang memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat, baik melalui lembaga maupun badan amil zakat yang sudah ada. Pistaza memberikan konsultasi kepada setiap lembaga atau warga masyarakat yang membutuhkan informasi seputar zakat. Pistaza juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi lembaga dan badan amil zakat untuk peningkatan kapasitas Amil zakat tentang bagaimana menjalankan roda kegiatan secara baik dan proesional. Informasi lebih lanjut lihat blog ini...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s